Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Upaya Peninjauan Kembali Diminta Dibuat Tanpa Batasan

Candra Yuri Nuralam • 29 Mei 2022 11:33
Jakarta: Pakar Hukum Sigit Riyanto mengatakan peninjauan kembali bisa dilakukan lebih dari sekali mengacu Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-XI/2013. Putusan itu mempertegas tidak adanya batasan jumlah dalam pengajuan peninjauan kembali.
 
"Konsekuensi dari putusan ini, terpidana sekarang dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali lebih dari satu kali sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur," tutur Sigit melalui keterangan tertulis, Minggu, 29 Mei 2022.
 
Namun, putusan itu bertabrakan dengan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Aturan itu menjelaskan permintaan pengajuan kembali hanya dapat dilakukan sekali dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sementara itu, Pakar hukum Arief Setiawan mengatakan setiap terpidana berhak mengajukan peninjauan kembali (PK). Eksekusi para terpidana pun diminta menunggu putusan PK.
 
"Pada esensinya, peninjauan kembali merupakan sarana bagi terpidana atau ahli warisnya untuk memperoleh keadilan dan melindungi kepentingan terpidana," ujar Arief,
 
Ia menerangkan tahap kasasi memang upaya terakhir yang bisa dilakukan dalam persidangan sebuah perkara, sekaligus menjadi acuan menjalankan eksekusi. Namun, peninjauan kembali merupakan salah satu bagian dari upaya hukum luar biasa, di samping upaya kasasi, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 
Peninjauan kembali kerap diambil keluarga terpidana untuk berupaya mengungkap fakta baru dalam perkara usai kasasi. Tapi, peninjauan kembali kerap gagal mengungkap fakta baru karena eksekusi tahap kasasi sudah dilakukan.
 
Baca: Kejagung Pelajari Putusan Banding Terdakwa ASABRI
 
Ia berharap langkah peninjauan kembali tidak dianggap sepele. Pasalnya, peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa untuk mengungkap fakta baru dalam perkara.
 
"Disebut sebagai upaya hukum luar biasa karena peninjauan kembali hanya bisa dilakukan apabila seluruh upaya hukum biasa, yakni banding dan kasasi, telah dilakukan," ucap Arief.
 
(AGA)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif