Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Angin Prayitno Aji (kanan), di Pengadilan Tipikor/MI Susanto
Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Angin Prayitno Aji (kanan), di Pengadilan Tipikor/MI Susanto

2 Eks Pejabat Pajak Divonis 6 dan 9 Tahun Penjara

Candra Yuri Nuralam • 04 Februari 2022 23:08
Jakarta: Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menggelar sidang vonis kasus suap perpajakan hari ini, 4 Februari 2022. Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Angin Prayitno Aji, dan eks Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak, Dadan Ramdani divonis bersalah dalam kasus itu.
 
"Menyatakan terdakwa I Angin Prayitno Aji dan terdakwa II Dadan Ramdani telah terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata Hakim Ketua Fahzal Hendri di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat, Jumat, 4 Februari 2022.
 
Angin divonis sembilan tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan dalam kasus ini. Sementara Dadan divonis enam tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider dua bulan kurungan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kedua orang itu divonis bersalah menerima suap dari tiga perusahaan. Tiga perusahaan itu yakni PT Gunung Madu Plantations, PT Jhonlin Baratama, dan PT Bank Pan Indonesia (Panin).
 
Baca: KPK Berpeluang Jerat Angin Prayitno dengan Pasal Pencucian Uang
 
Kedua orang itu juga diberikan hukuman pidana pengganti dalam kasus ini sebesar Rp3.375.000 dan SGD1.095.000. Pidana itu wajib dibayar dalam waktu sebulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap.
 
Jika tidak dibayar jaksa bakal merampas harta benda keduanya untuk dilelang. Jika harta bendanya tidak cukup, hukuman penjara keduanya bakal ditambah selama dua tahun.
 
Hukuman itu dinilai pantas karena keduanya tidak mendukung pemerintah yang tengah gencar memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu, keduanya juga dinilai tidak menyesal selama proses hukum berlangsung.
 
"Hal meringankan para terdakwa sopan dalam persidangan, para terdakwa belum pernah dihukum," ujar Fahzal.
 
Keduanya terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.
 
(LDS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif