Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin ditetapkan sebagai tersangka. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin ditetapkan sebagai tersangka. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

Bupati Langkat Ditetapkan Sebagai Tersangka Suap

Nasional KPK Kasus Suap OTT KPK OTT Langkat Sumut Bupati Langkat Terbit Rencana
Candra Yuri Nuralam • 20 Januari 2022 04:04
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Langkat pada 2020-2022. Terbit terjerat operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa, 18 Januari 2022.
 
"Setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup ditetapkan sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Januari 2022.
 
KPK juga menetapkan lima tersangka lain. Mereka yakni pihak swasta Muara Perangin Angin, Kepala Desa Balai Kasih Iskandar, kontraktor Marcos Surya Abdi, Kontraktor Shuhanda, dan Kontraktor Isfi Syahfitra.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Iskandar baru ditangkap oleh Kepolisian Daerah Sumatra Utara. Dia kini tengah diperiksa di Polres Binjai.
 
"KPK berterima kasih kepada Kepolisian Daerah Sumatra Utara yang turut membantu dalam rangkaian kegiatan tangkap tangan ini," tutur Ghufron.
 
KPK menyita uang Rp786 juta dalam tangkap tangan ini. Namun, KPK meyakini uang itu cuma sebagian kecil dari total suap yang sudah diterima Terbit.
 
"Karena paket-paketnya masih ada dari yang lain dari tersangka pemberi yang sudah kami tangkap saat ini," ujar Ghufron.
 
Muara dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
Sementara itu, Terbit, Iskandar, Marcos, Shuhanda, dan Isfi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
 
Baca: Ditangkap KPK, Kekayaan Bupati Langkat Mencapai Rp85,15 M
 
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif