Deradikalisasi Mestinya Dimulai sebelum Ada Teror
Ilustrasi Terorisme - Medcom.id
Jakarta: Pengamat terorisme Universitas Padjajaran Muradi menyebut upaya deradikalisasi yang dilakukan pemerintah telat. Semestinya deradikalisasi dilakukan sebelum tahapan seseorang menjadi radikal. 

"Yang deradikalisasi (sekarang) ini orang yang sudah ditangkap, yang diproses," kata Muradi kepada Medcom.id, Rabu, 16 Mei 2018. 

Padahal, ada tahapan seseorang menjadi radikal sebelum ia nekat melakukan aksi teror. Namun, polisi saat ini hanya bisa bertindak ketika yang bersangkutan sudah beraksi. Tanpa ada antisipasi dini. 


"Proses menjadi radikal ini ada tahapan. Tahapan ini enggak pernah disentuh oleh polisi dan aparat mana pun," ujar dia. 

(Baca juga: Perlu Pendekatan Ekonomi dalam Deradikalisasi)

Hal ini, kata dia, cukup berasalan. Pasalnya, polisi tak memiliki landasan hukum menindak seseorang dengan bukti persiapan dan percobaan melakukan tindakan dan bergabung dengan kelompok teror.

Tahapan pemberantasan kontraterorisme, tambah dia, semestinya bisa dilakukan dari tahap permulaan. Sebagai contoh, seseorang yang sudah jelas-jelas hendak bergabung dengan ISIS ke Suriah, sudah semestinya bisa ditindak baru kemudian dideradikalisasi. 

"Ide sudah dibawa mau disebarkan itu di-counter dulu. Deradikalisasi lewat Kemenag, Kemensos, UKP PIP, itu tahapan enggak ada," pungkas dia. 
 



(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id