Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri. Medcom.id/Arga Sumantri
Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri. Medcom.id/Arga Sumantri

KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo

Nasional kpk OTT KPK Edhy Prabowo
Candra Yuri Nuralam • 02 Desember 2020 19:17
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi dalam ekspor benih lobster atau benur. Tim penyidik KPK menggeledah rumah dinas Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edhy Prabowo untuk mencari bukti tambahan.
 
"Benar, saat ini penyidik KPK sedang melakukan kegiatan penggeledahan di rumah jabatan Menteri KP (kelautan dan perikanan)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu, 2 Desember 2020.
 
Ali belum bisa membeberkan barang yang disita dari penggeledahan ini. Pasalnya, penyidik masih mendalami temuan-temuannya di lapangan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Perkembangannya akan kami infokan lebih lanjut," ujar Ali.
 
KPK menetapkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka bersama enam orang lainnya dalam kasus dugaan korupsi ekspor benur. Sebanyak enam tersangka sebagai penerima, yakni Staf Khusus Menteri KP Safri, Staf Khusus Menteri KP Andreau Pribadi Misanta, pengurus PT ACK Siswadi, istri Staf Menteri KP Ainul Faqih, pihak swasta Amiril Mukminin, serta Edhy Prabowo.
 
Satu tersangka sebagai pemberi yakni Direktur PT DPP Suharjito. Edhy diduga menerima Rp3,4 miliar dan USD100 ribu (Rp1,4 miliar, kurs Rp14.200) dalam korupsi tersebut. Sebagian uang digunakan untuk berbelanja dengan istri serta Andreau dan Safri ke Honolulu, Hawaii.
 
Diduga, ada monopoli yang dilakukan KKP dalam kasus ini. Sebab ekspor benur hanya bisa dilakukan melalui PT ACK dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor.
 
Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
Sedangkan pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif