Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

OTT Tak Ganggu Mesin Politik PDI Perjuangan

Nasional OTT KPK
Kautsar Widya Prabowo • 10 Januari 2020 15:50
Jakarta: Tersandungnya kader PDI Perjuangan dalam operasi tangkap tangan (OTT) dijamin tidak menganggu konsolidasi menjelang Pemilihan Kepalda Daerah (Pilkada) 2020. Kader dipastikan solid.
 
"Partai menyelesaikan masalah secara organisasi, bukan secara individual," kata Ketua Bidang Pemenenangan Pemilu PDI Perjuangan Bambang Pacul Wuryanto saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat, 10 Januari 2020.
 
Menurut dia, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tak akan tinggal diam melihat kadernya berada dalam pusaran rasuah. Pada Kamis, 9 Januari 2020, Mega mengumpulkan jajaran saat isu OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) muncul.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sikap 'Partai Banteng' berada di tangan Mega. Kader akan mematuhi titah putri Presiden pertama Sukarno itu.
 
"Beliau (Megawati) adalah orang yang dipilih oleh kongres tunggal," pungkas dia.
 
KPK membongkar suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dalam OTT, Rabu, 8 Januari 2020. Lembaga Antirasuah membekuk Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.
 
Perkara bermula dari kursi DPR di Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatra Selatan (Sumsel) I yang diraih calon legislator (caleg) PDI Perjuangan, Nazarudin Kiemas. Nazarudin yang meninggal pada Maret 2019 tetap meraih banyak suara pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.
 
KPU memutuskan caleg PDI Perjuangan Riezky Aprilia untuk menggantikan Nazarudin melenggang ke Senayan. Riezky meraih suara terbanyak kedua setelah Nazarudin.
 
Sementara itu, PDI Perjuangan merekomendasikan caleg lain, Harun Masiku, untuk menggantikan Nazarudin. Harun diduga menyuap Wahyu demi mengupayakan PAW untuk mendapatkan kursi DPR yang diraih Nazarudin.
 
Dalam OTT di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, KPK menyita uang Rp400 juta dalam bentuk mata uang dolar Singapura. Sebelumnya, Wahyu juga diduga telah menerima suap Rp200 juta.
 
Wahyu dan orang kepercayaannya, mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina, ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Harun Masiku dan staf Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Saeful menjadi tersangka pemberi suap.
 
Wahyu dan Agustiani disangka melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Harun dan Saeful dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Wahyu, Agustiani, dan Saeful ditahan KPK. Sementara Harun masih buron. KPK meminta Harun segera menyerahkan diri.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif