Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Susanto.
Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Susanto.

KPK Telisik Sumber Uang Suap Gubernur Kepri

Nasional kasus suap
Juven Martua Sitompul • 23 Juli 2019 23:04
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik sumber uang yang diterima Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Nurdin Basirun. Uang itu diduga berkaitan dengan suap dan gratifikasi atas sejumlah proyek di Pemerintah Provinsi Kepri.
 
"Kami telusuri lebih lanjut karena kami juga menyita sejumlah uang dalam berbagai bentuk valuta asing," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 23 Juli 2019.
 
Baca Juga:KPK Periksa Aset Nurdin Basirun di Kepri

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam kasus ini, sejumlah uang disita penyidik dari kediaman Nurdin. Uang yang disita terdiri dari 5 mata uang yang berbeda yakni SGD43.942, USD5.303, EURO5, RM407, Riyal500, dan IDR132.610.000.
 
"Diduga sumber-sumber uang itu adalah terkait dengan kewenangan gubernur salah satunya tentang perizinan di lingkungan tersebut," ujarnya.
 
Penyidik telah mengagendakan pemeriksaan delapan saksi dalam kasus ini, Kamis, 24 Juli 2019. Mereka yang diperiksa terdiri dari unsur pejabat Pemrpov Riau dan pihak swasta.
 
"Informasi lebih lengkap baru bisa kami sampaikan besok," pungkasnya.
 
KPK menetapkan Nurdin sebagai tersangka penerima suap bersama dua pihak lain yakni Edy Sofyan dan Budi Hartono. Sedangkan Abu Bakar ditetapkan sebagai pemberi suap.
 
Keempatnya diduga terlibat praktik rasuah terkait izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepri Tahun 2018-2019. Nurdin cs diduga menerima suap secara bertahap.
 
Pemberian pertama terjadi pada 30 Mei 2019 sebesar SGS5.000 dan Rp45 juta. Kemudian pemberian selanjutnya terjadi pada 10 Juli 2019, Abu Bakar memberikan tambahan uang sebesar SGD6000 kepada Nurdin melalui Budi.
 
Nurdin disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
 
Edy dan Budi hanya disangkakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan Abu Bakar dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
 

(ADN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif