Ilustrasi. Medcom.id/Mohammad Rizal.
Ilustrasi. Medcom.id/Mohammad Rizal.

Eks Sekda Kota Malang Segera Diadili

Nasional kasus suap
Juven Martua Sitompul • 17 Mei 2019 06:32
Jakarta: Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas penyidikan mantan Sekda Kota Malang, Cipto Wiyono ke jaksa penuntut umum. Tersangka kasus dugaan suap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Malang tahun 2015 itu segera duduk di kursi pesakitan.
 
"Hari ini dilakukan pelimpahan berkas, barang bukti dan tersangka CW tersangka TPK suap terkait pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2015 ke penuntutan tahap dua," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2019.
 
Febri mengatakan selanjutnya jaksa penuntut memiliki waktu 14 hari untuk menyusun surat dakwaan Cipto. Sidang rencananya digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jawa Timur.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam merampungkan berkas, kata Febri, penyidik telah memeriksa sekitar 63 orang saksi dari berbagai unsur. Saksi terdiri dari dari pejabat di Pemerintah Kota Malang, DPRD, Bappeda, Dinas PU Kota Malang hingga pihak swasta.
 
Cipto bersama Wali Kota nonaktif Malang Moch Anton dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Jarot Edy Sulistiyono diduga telah memberi hadiah atau janji terkait pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2015 kepada Ketua DPRD Kota Malang, M Arief Wicaksono.
 
Ihwal suap ini terjadi pada 2015, di mana saat itu terdapat Sisa Anggaran Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) atas pelaksaan APBD. Agar SILPA itu bisa digunakan perlu dilakukan APBD Perubahan tahun 2015.
 
Pada pertengahan Juli 2015, dilakukan pembahasan APBD Perubahan yang diawali dengan rapat paripurna DPRD membahas kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran. Moch Anton memerintahkan Cipto berkoordinasi dengan Jarot Edy dan Arief Wicaksono terkait penyiapan uang untuk anggota DPRD Kota Malang sebesar Rp700 juta.
 
Uang itu sebagai fee atas persetujuan pokok-pokok pikiran DPRD. Cipto juga diduga memerintahkan mengumpulkan uang sebanyak Rp900 juta dari rekanan pemborong di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Malang untuk diberikan kepada Moch Anton agar mendapatkan persetujuan APBD-P 2015.
 
Cipto disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
Kasus ini hasil pengembangan dari perkara yang lebih dulu menjerat mulai dari Wali Kota Malang Moch Anton, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Jarot Edy Sulistiyoni, Ketua DPRD Kota Malang M Arief Wicaksono, dan 41 anggota DPRD Kota Malang lainnya.
 

(SCI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:26
  • SUBUH04:36
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif