Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra (tengah). Foto: MI/Rommy Pujianto
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra (tengah). Foto: MI/Rommy Pujianto

Polisi Disebut Tak Berwenang Terlibat Pembatasan Mobilitas

Nasional Virus Korona
Siti Yona Hukmana • 01 April 2020 22:36
Jakarta: Polisi disebut tak berwenang terlibat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebab, kewenangan polisi tidak diatur dalam PP tentang PSBB tersebut.
 
"Pembatasan mobilitas orang dan barang di daerah tidak dapat melibatkan kepolisian. Sebab, kewenangan polisi tidak diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan," kata Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra melalui keterangan tertulis, Jakarta, Rabu, 1 April 2020.
 
Yusril menyebut inti PP PSBB ialah pelaksanaan sebagian isi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Salah satunya, pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang pada provinsi atau kabupaten/kota.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Namun, menurut Yusril, suatu daerah tidak mudah melaksanakan PP PSBB tersebut. Alasannya, suatu daerah tidak berwenang membuat aturan yang menjangkau daerah lain di luar yurisdiksinya.
 
"Karena daerah berwenang melakukan pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang pada provinsi atau kabupaten/kota tertentu," katanya.
 
Baca: BPTJ Rekomendasikan Pembatasan Transportasi Jabodetabek
 
Alasan lain PP PSBB sulit dilaksanakan, yakni pemerintah daerah (Pemda) hanya bisa mengerahkan Satpol PP untuk melakukan pengawasan mobilitas. Sebab, Satpol PP bagian dari jajaran Pemda.
 
"Polisi baru berwenang melakukan pengawasan keluar masuk orang dari suatu wilayah ke wilayah lain jika pemerintah pusat memutuskan untuk melaksanakan karantina wilayah," kata dia.
 
Karantina wilayah itu diatur dalam Pasal 54 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Karantina wilayah, kata dia, hampir sama dengan lockdown yang dikenal di negara-negara lain seperti Malaysia dan Filipina.
 
"Suatu daerah atau suatu kota dinyatakan tertutup, orang tidak diizinkan keluar atau masuk ke daerah atau kota itu," kata Yusril.
 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterbitkan untuk percepatan penanganan wabah virus korona (covid-19). Aturan ini diterbitkan karena kasus korona di Indonesia terus meningkat.
 
Jumlah pasien positif korona di seluruh Indonesia per hari ini, mencapai 1.677 kasus. Sebanyak 103 pasien di antaranya sembuh, sedangkan 157 orang meninggal akibat virus yang pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok, tersebut.
 

(JMS)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif