NEWSTICKER
Seorang terdakwa memberikan keterangan dalam persidangan dengan konferensi video yang digelar Kejaksaan Negeri Jakarta Utara bersama Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Rutan Cipinang, Selasa, 24 Maret 2020. Foto: Antara
Seorang terdakwa memberikan keterangan dalam persidangan dengan konferensi video yang digelar Kejaksaan Negeri Jakarta Utara bersama Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Rutan Cipinang, Selasa, 24 Maret 2020. Foto: Antara

Terdakwa Disidang Via Konferensi Video Imbas Korona

Nasional Virus Korona
Antara • 26 Maret 2020 09:11
Jakarta: Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menggelar sidang menggunakan sarana konferensi video (vicon) untuk mencegah penularan virus korona (covid-19). Langkah ini diambil untuk menerapkan kebijakan jaga jarak (social/physical distancing).
 
"Sidang vicon ini, jaksa dan hakim tetap berada di pengadilan, terdakwa tidak perlu hadir di pengadilan cukup di rutan (rumah tahanan) saja, komunikasi dilakukan melalui sarana vicon," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati DKI Jakarta Nirwan Nawawi di Jakarta, Kamis, 26 Maret 2020.
 
Menurut dia, social/physical distancing via vicon pada sidang acara persidangan biasa (APB) pertama kali digelar Kejaksaan Negeri Jakarta Utara (Kejari Jakut) bersama Pengadilan Negeri Jakut dan Rutan Cipinang, Selasa, 24 Maret 2020. Langkah serupa kemudian dilaksanakan kejari lainnnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia menyebut sidang vicon ini merupakan terobosan peradilan secara eletronik atau e-court yang telah dikembangkan Mahkamah Agung (MA). Sidang e-court dilaksanakan untuk agenda tuntutan dan putusan yang penahanan terdakwanya tidak bisa dapat diperpanjang.
 
Pelaksanaan sidang vicon, kata dia, sesuai instruksi Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin. Lingkungan peradilan harus ikut mencegah penyebaran virus dengan menerapkan social distancing maupun physical distancing.
 
Nirwan menjelaskan penggunaan telekonferensi di peradilan pernah dilakukan pada 2002. MA pertama kali memberikan izin kepada mantan Presiden BJ Habibie untuk memberikan kesaksian dalam kasus penyimpanan dana nonbudgeter Badan Urusan Logistik (Bulog) atas terdakwa Akbar Tandjung.
 
Pemeriksaan saksi melalui telekonferensi juga pernah dilakukan dalam kasus pendiri Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) Abu Bakar Ba'asyir pada 2003. Pemeriksaan kasus hak asasi manusia (HAM) Timor Timur turut menggunakan telekonferensi.
 
Nirwan menyebut sidang vicon selama masa tanggap darurat korona memiliki landasan yuridis. Pihaknya mengacu pada asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (salus populi suprema lex esto) sebagaimana Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tertanggal 23 Maret 2020.
 
Jaksa juga mengacu pernyataan Presiden Joko Widodo Sabtu, 14 Maret 2020, tentang penyebaran covid-19 sebagai bencana nasional. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor (Menkumham) M.HH.PK.01.01.01-03 tertanggal 24 maret 2020 perihal pencegahan dan pengendalian penyebaran covid-19 di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rutan turut menjadi landasan.
 
Surat Menkumham Yasonna Laoly menekankan apabila perpanjangan penahanan sudah tidak dimungkinkan, sidang perkara pidana dapat dilaksanakan di rutan atau lapas terbuka untuk publik. Sidang dilaksanakan melalui media internet.
 
Pasal 9 Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diubah dengan UU Nomor 31 tahun 2014 juga memungkinkan sidang via telekonferensi. Hal ini berlaku bila saksi maupun korban merasa berada dalam ancaman besar. Atas persetujuan hakim, pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan bisa dilaksanakan.
 
Terdakwa Disidang Via Konferensi Video Imbas Korona
 
Baca: Jaksa Diminta Ikut Mengawal Anggaran Penanganan Korona
 
Saksi dan korban juga dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat berwenang dengan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut. Saksi dan korban dapat pula didengar keterangannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi pejabat yang berwenang.
 
Nirwan menyebutkan ada enam UU yang mengatur sidang telekonferensi. Aturan ini meliputi UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan UU Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
 
"Yang keenam, UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," kata Nirwan.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif