Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango menggungkap kasus suap dan gratifikasi bupati, ketua DPRD, dan sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango menggungkap kasus suap dan gratifikasi bupati, ketua DPRD, dan sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

7 Tersangka Korupsi di Kutai Timur Ditahan

Nasional Kasus Suap OTT KPK
Candra Yuri Nuralam • 03 Juli 2020 23:45
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tujuh tersangka yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Kutai Timur, dan Samarinda. Ketujuh orang yang terlibat kasus suap dan gratifikasi di Pemerintah Kabupaten Kutai Timur itu ditahan selama 20 hari pertama.
 
"Terhitung sejak tanggal 3 juli 2020 sampai dengan 22 juli 2020," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 3 Juni 2020.
 
Tujuh orang itu terdiri dari lima orang penerima suap. Mereka ialah Bupati Kutai Timur Ismunandar, Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria, Ismunandar dan Encek, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutai Timur Musyaffa, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Suriansyah, dan Kepala Dinas PU Kutai Timur Aswandini.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dua orang pemberi suap yakni, Aditya Maharani dan Deky Aryanto juga ditahan.
 
Ismunandar, Musyaffa, Suriansyah, dan Aswandini ditahan di di Rumah Tahanan (Rutan) KPK Kavling C1, Encek di tahan di Rutan Gedung Merah Putih KPK, Aditya Maharani ditahan di Rutan Polda Metro Jaya, dan Deky Aryanto di Rutan Polres Jakarta Pusat.
 
"Para tersangka terlebih dahulu dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari guna memenuhi protokol kesehatan pencegahan covid-19 (virus korona)," ujar Nawawi.
 
Kelima pejabat pemerintahan di Kutai Timur itu menerima uang haram sejak 2019. Nilai uang diterima ditaksir mencapai miliaran rupiah. Hingga saat ini KPK masih menghitung nilai kerugian negara serta total uang suap dan gratifikasi.
 
Dalam perkara ini, tersangka yang menerima suap akan dijerat Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sementara, pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif