Pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Penentuan Lahan Proyek di Bekasi Diembel-embeli Duit untuk Walkot

Nasional KPK Kasus Suap jual beli jabatan pns Rahmat Effendi tersangka
Candra Yuri Nuralam • 16 Januari 2022 09:37
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat saksi untuk mendalami dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Bekasi. Keempatnya diminta menjelaskan soal penentuan lokasi lahan pelaksanaan proyek.
 
"Dikonfirmasi soal dugaan adanya aliran sejumlah uang untuk penentuan lokasi ini yang salah satunya mengalir ke tersangka RE (Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Sabtu, 15 Januari 2022.
 
Ali mengatakan empat saksi yang dipanggil, yakni mantan Camat Rawa Lumbu Dian Herdiana, Kasi Destinasi Dinas Pariwisata Bekasi Reinaldi, dan dua pihak swasta Peter serta Rachmat Utama Djangkar.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ali enggan memerinci total uang yang diberikan ke Rahmat Effendi untuk penentuan lahan proyek. Namun, keterangan keempat saksi itu diyakini bisa menguatkan tudingan KPK dalam kasus ini.
 
Sebanyak 14 orang ditangkap dalam operasi senyap di Bekasi. Sembilan orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.
 
Baca: Runtuhnya Asa Bekerja Sebagai Nakes di Bekasi Karena Tak Punya Rp50 Juta
 
Sebanyak lima tersangka berstatus sebagai penerima, yakni Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi; Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M. Buyamin; Lurah Kati Sari, Mulyadi; Camat Jatisampurna, Wahyudin; dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertahanan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi.
 
Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
Sementara itu, empat tersangka pemberi, yakni Direktur PT MAN Energindo, Ali Amril; pihak swasta, Lai Bui Min; Direktur Kota Bintang Rayatri, Suryadi; dan Camat Rawalumbu, Makhfud Saifudin.
 
Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf f serta Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif