Calon Hakim MK Diminta Membuat Eksaminasi Putusan

Achmad Zulfikar Fazli 02 Mei 2018 13:54 WIB
mahkamah konstitusi
Calon Hakim MK Diminta Membuat Eksaminasi Putusan
Anggota pansel dari kiri ke kanan: Zainal Arifin, Sukma Violetta, Harjono, Maruarar Siahaan, dan Mas Achmad Santosa/Medcom.id/Achmad Zulfikar Fazli
Jakarta: Panitia seleksi (pansel) akan membuka pendaftaran calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan Hakim Maria Farida Indrati. Calon hakim diseleksi mulai dari kelengkapan administrasi.

"Jadi administratif plus membuat makalah dalam bentuk eksaminasi putusan yang nanti kemudian akan kita nilai bersama," kata anggota pansel calon hakim MK Zainal Arifin Mochtar dalam jumpa pers di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu, 2 Mei 2018.

Calon hakim wajib membuat eksaminasi putusan minimal 10 halaman dan maksimal 15 halaman.


Pendaftaran calon hakim MK dibuka pada 7 Mei 2018 pukul 09.00 WIB hingga 31 Mei 2018 pukul 16.00 WIB. Berkas lamaran diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara atau melalui email panselmk2018@setneg.go.id.

Bagi yang mendaftar melalui pos, berkas harus dikirim paling lambat 31 Mei dan diterima pansel paling lambat 4 Juni.

"Kami akan bekerja bersama untuk proses seleksi sebagaimana dimaksudkan dalam Keppres (Keputusan Presiden) yang diserahkan kepada kami untuk kami selesaikan, mudah-mudahan di penghujung Juli atau awal Agustus," ujar dia.

Tata Cara Pendaftaran

Calon hakim harus melengkapi sejumlah berkas dalam proses pendaftaran. Berkas tersebut berupa:

1. Surat lamaran di atas kertas bermaterai Rp6000 ditujukan kepada Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi yang diajukan Presiden, dengan melampirkan:

- Surat Pernyataan Kesediaan untuk menjadi Hakim Konstitusi

- Daftar Riwayat Hidup

- Fotokopi ijazah Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3) yang telah dilegalisasi pejabat berwenang

- Laporan daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan disertai dokumen pendukung yang sah dan telah mendapat pengesahan dari lembaga berwenang. Bagi penyelenggara negara menyampaikan bukti tanda terima LHKPN disertai print out LHKPN. Bagi yang bukan penyelenggara negara mengisi dan menyampaikan formulir daftar harta kekayaan

- Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)

- Pas foto terbaru 3 (tiga) lembar ukuran 4x6 dengan latar belakang merah

- Surat pernyataan berpengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, di atas kertas bermaterai Rp6.000

- Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, di atas kertas bermaterai Rp6000

-Surat pernyataan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan

- Karya tulis eksaminasi/analisis salah satu putusan MK minimal 10 halaman dan maksimal 15 halaman dengan huruf Times New Romans, ukuran font 12, spasi 1,5, dan kertas A4.



(OJE)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id