PBHI: Advokat tak Kebal Hukum
Mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi (tengah), mengenakan rompi tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta. Foto: Antara/Elang Senja.
Jakarta: Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengkritik sikap pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, yang mengkaitkan penangkapannya dengan hak imunitas advokat. Padahal, hak tersebut tidak membuat profesi itu kebal akan tuntutan hukum.

"Tidak ada satupun profesi di muka bumi ini yang kebal hukum. Imunitas Advokat ini sama dengan diplomat. Sepanjang menjalankan tugas sesuai dengan profesinya," kata Koordinator Program PBHI Julius Ibrani, di kantor Indonesia Corruption Watch, Jakarta Selatan, Minggu, 14 Januari 2018.

Imunitas didasari Pasal 16 Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam menjalankan profesi pengacara, seorang kuasa hukum tidak bisa dituntut di dalam atau di luar persidangan. Namun, kondisi ini tergantung profesionalitas dan itikad baik advokat.


"Artinya ada imunitas kalau dia menjalankan dengan itikad baik dan berdasarkan hukum dan aturan UU," imbuh Julius.

Ia menganalogikan penangkapan KPK terhadap Fredrich seperti diplomat yang melakukan tabrak lari. Prinsipnya sama, diplomat akan menghadapi konsekuensi hukum ketika melanggar hukum. Hal itu serupa dengan Fredrich yang diusut karena dugaan menghalangi penyidikan terhadap Novanto.

"Yang berbeda adalah impunitas, itu baru kebal hukum. Melanggar hukum enggak dihukum. Sedangkan hak advokat itu imunitas," kata Julius.

Kemarin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan Fredrich Yunadi. Mantan kuasa hukum Setya Novanto itu ditahan usai diperiksa intensif oleh penyidik.

Baca: ?KPK MInta Advokat tak Ikuti Jejak Fredrich

Fredrich yang mengenakan rompi tahanan KPK terjerat karena diduga telah menghalang-halangi penyidikan korupsi KTP-el yang menjerat Novanto. Namun, dia menegaskan advokat tidak bisa dituntut secara pidana atau perdata.

"Saya difitnah katanya melakukan pelanggaran. Sedangkan Pasal 16 Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sangat jelas menyatakan advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana," kata Fredrich di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu, 13 Januari 2018.

Selama menjadi kuasa hukum Novanto, Fredrich mengklaim hanya menjalankan tugas sebagai seorang advokat. Dia menyebut, apa yang dialaminya saat ini, tak menutup kemungkinan akan dialami advokat lainnya.

"Hari ini saya diperlakukan oleh KPK, berarti semua advokat diperlakukan hal yang sama. Dan ini akan diikuti oleh kepolisian maupun jaksa. Jadi advokat dikit-dikit menghalangi," ujar dia.





(OGI)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360