kejaksaan Agung. MI
kejaksaan Agung. MI

Bongkar Kasus Perum Perindo, Kejagung Konsisten Sikat Kasus Kakap

Nasional kasus korupsi jaksa Kejaksaan Agung
Al Abrar • 22 Oktober 2021 19:49
Jakarta: Kejaksaan Agung mengungkap kasus korupsi kakap yang merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Terbaru, Kejagung menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan usaha di Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) Tahun 2016-2019.
 
Menanggapi kinerja Kejagung, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia, Fahri Bachmid mengatakan, Kejaksaan adalah institusi terdepan dalam penegakan hukum, pencegahan, dan pemberantasan korupsi. Menurut Fahri, dalam mengawal kesuksesan pembangunan nasional, kiprah Kejaksaan adalah wajah pemerintah dan wajah kepastian hukum Indonesia di mata rakyat dan dunia.
 
Menurut dia, belakangan ini Kejagung secara konsisten dan sungguh-sungguh, bekerja keras dalam menyelamatkan dan memulihkan kerugian keuangan negara mulai dirasakan masyarakat. Salah satunya karena upaya penyelamatan keuangan negara dan pemulihan aset dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Karena prinsipnya bahwa keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak semata diukur dari berapa kasus yang ditangani ataupun berapa orang yang dipenjarakan, melainkan juga harus diukur dengan berapa kerugian negara yang diselamatkan,” kata Fahri saat dihubungi, Jumat, 22 Oktober 2021.
 
Baca: 3 Orang Ditetapkan Tersangka Terkait Korupsi di Perum Perindo
 
Dia pun berharap, Kejagung menjadi salah satu penegak hukum yang dapat diandalakn dalam meningkatkan pendapatan negara yang pada akhirnya bermanfaat bagi pemulihan ekonomi nasional. Kejaksaan secara institusional, kata dia, telah berupaya dan berorientasi untuk tingkatkan integritas, kapasitas, kapabilitas, serta kompetensi penanganan perkara agar profesional, cermat, dan penuh kehati-hatian demi menghadirkan hukum yang berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.
 
“Bahwa dengan performa serta kinerja saat ini, termasuk yang terakhir mengenai penetapan tersangka Perum Perindo, maka saya berpendapat bahwa langkah dan terobosan signifikan oleh Kejaksaan Agung saat ini perlu diapresiasi,” tegas Fahri.
 
Menurut dia, kinerja Kejagung di bawah pimpinan ST Burhanuddin luar biasa. Apalagi, melihat pendekatan hukum yang dilakukan dengan pendekatan ‘teori asset recovery’ dengan kebijakan hukum penyelamatan dan pengembalian keuangan dan kekayaan negara. 
 
Dia pun mengutip data Kejagung pada periode Januari-Juni 2021, telah berhasil menyelamatkan uang negara hingga belasan triliun rupiah. Jumlah penyelamatan keuangan negara pada semester I sebesar Rp15.815.637.658.706,70. Uang tersebut berasal dari eksekusi denda dan uang pengganti sebanyak 269 perkara, sedangkan eksekusi badan dilakukan kepada 342 terpidana dari total 386 surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan.
 
“Jika kita mengacu pada data itu, maka tentu ini merupakan sebuah terobosan dan langkah yang cukup signifikan, dengan performa kinerja yang sangat luar biasa,” katanya.
 
Sebelumnya, Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus korupsi di Perum Perindo periode 2016-2019. Ketiganya, ialah mantan Vice President Perdagangan, Penangkapan, dan Pengelolaan Perum Perindo Wenny Prihatini, Direktur PT Prima Pangan Madani Lalam Sarlam, dan Direktur PT Kemilau Bintang Timur berinisial Nabil M Basyuni.
 
"Kasus bermula saat Perum Perindo menerbitkan surat utang jangka menengah (medium term note/MTN) Seri Jumbo A dan Seri Jumbo B senilai Rp200 miliar. Kedua MTN ditujukkan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak di Jakarta, Kamis, 21 Oktober 2021.
 
Prima Pangan Madani maupun Kemilau Bintang Timur merupakan dua di antara beberapa perusahaan yang diajak bekerja sama untuk bisnis perdaganan ikan. Namum, metode yang digunakan tidak sesuai aturan.
 
"Perindo melalui Divisi P3 tidak melakukan analisa usaha, rencana keuangan, dan proyeksi pengembangan usaha," beber Leonard.
 
Selain itu, dalam melaksanakan bisnis perdagangan ikan tersebut beberapa pihak tidak dibuatkan perjanjian kerja sama, tidak ada berita acara serah terima barang. Kemudian, tidak ada laporan jual beli ikan, dan tidak ada dari pihak Perindo yang ditempatkan dalam penyerahan ikan dari supplier kepada mitra bisnis Perum Perindo.
 
Akibatnya, lanjut Leonard, terjadi transaksi-transaksi fiktif oleh mitra bisnis perdagangan ikan Perindo. Transaksi lantas menjadi tunggakan pembayaran mitra bisnis perdanganan ikan kurang lebih Rp149 miliar.
3 Orang Ditetapkan Tersangka Terkait Korupsi di Perum Perindo.
 
(ALB)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif