Plt juru bicara KPK Ali Fikri/Medcom.id/Candra.
Plt juru bicara KPK Ali Fikri/Medcom.id/Candra.

Eks Bupati Banjarnegara Diperiksa untuk Tersangka Budhi Sarwono

Nasional KPK kasus korupsi Pemberantasan Korupsi Budhi Sarwono
Fachri Audhia Hafiez • 03 Desember 2021 17:55
Jakarta: Mantan Bupati Banjarnegara Djasri diperiksa terkait kasus dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2018 dan penerimaan gratifikasi. Kasus itu menjerat Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono (BS).
 
"Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BS," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat, 3 Desember 2021.
 
KPK juga memanggil tiga saksi lainnya untuk kepentingan serupa. Mereka ialah Komisaris PT Dieng Persada Nusantara Firman Hartowiyono, Direktur PT Purnama Putra Wijaya Wijilaksono, dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Banjarnegara Kartono Herpurwanto. Pemeriksaan keempat saksi dilakukan di Kantor Sat Reskrim Polresta Banyumas, Jawa Tengah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Korupsi Budhi Sarwono, KPK Ultimatum Anggota DPRD Banjarnegara
 
Ali enggan memerinci pertanyaan penyidik ke empat orang itu. KPK menduga proyek tidak akan diberikan ke kontraktor jika tidak ada aliran duit.
 
Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono diduga menerima uang dari pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara. Dia diyakini menerima Rp2,1 miliar dari beberapa proyek. Budhi dibantu pihak swasta Kedy Afandi yang sekaligus orang kepercayaannya.
 
Budhi dan Kedy disangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
KPK menduga Budhi dan Kedy melanggar Pasal 12 huruf (i) yang menyebut pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
 
Kedua orang itu juga disangkakan melanggar Pasal 12B yang menyebut setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp10 juta atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp10 juta pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif