Baiq Nuril. Foto: Antara/Dhimas B. Pratama.
Baiq Nuril. Foto: Antara/Dhimas B. Pratama.

MA Sebut Baiq Nuril Melanggar UU ITE

Nasional pelecehan seksual
Whisnu Mardiansyah • 08 Juli 2019 13:18
Jakarta: Mahkamah Agung (MA) menilai putusan kasasi dan peninjauan kembali (PK) terhadap terdakwa kasus pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Baiq Nuril sudah tepat. Baiq Nuril terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pidana sesuai dakwaan jaksa penuntut umum.
 
"(BN) diadili sesuai dakwaan JPU," tegas juru bicara MA Andi Samsan Nganro saat jumpa pers di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin, 8 Juli 2019.
 
Andi menjelaskan alasan MA membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram pada tingkat kasasi. MA menilai ada kesalahan penerapan hukum yang dilakukan hakim PN Mataram. Karena Baiq Nuril secara sadar merekam dugaan pembicaraan asusila kepala sekolah SMAN7 Mataram.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Karena perbuatan BN kendati bukan secara langsung mendistribusikan dokumen elektronik, sehingga tersebar," kata dia.
 
Andi memahami banyak yang menaruh harapan kepada MA untuk mencari keadilan, termasuk Baiq Nuril. Namun, perlu dipahami peran dan kedudukan MA dalam menangani perkara kasasi dan PK. MA dalam mengadili perkara kasasi pada prinsipnya berkedudukan sebagai judex juris, atau memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara, dan tidak memeriksa fakta dari perkaranya.
 
"Artinya, MA tidak lagi menaati fakta seperti halnya di PN dan Pengadilan Tinggi," jelas Andi.
 
MA, terang dia, hanya menilai masalah penerapan hukumnya apakah sudah tepat atau tidak. "Majelis Hakim kasasi mengatakan terdakwa terbukti melanggar, dihukum penjara 6 bulan dan denda. Merasa tak puas, terdakwa ajukan PK ke MA," pungkasnya.
 
Baca:Pekerja Perempuan: Jokowi Selamatkan Baiq Nuril
 
MA sebelumnya menolak PK yang diajukan mantan guru honorer SMAN 7 Mataram Baiq Nuril Maknun atas kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Baiq dituduh menyebarluaskan rekaman dugaan asusila yang dilakukan Kepala Sekolah SMAN 7.
 
"MA menolak permohonan PK pemohon terpidana Baiq Nuril yang mengajukan PK ke MA dengan Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019. Dengan ditolaknya permohonan PK pemohon atau terpidana tersebut maka putusan kasasi MA yang menghukum dirinya dinyatakan tetap berlaku," kata juru bicara MA Andi Samsan Nganro di Jakarta, Jumat, 5 Juli 2019.
 
Ketua majelis hakim Suhadi dibantu hakim anggota Margono dan Desnayeti dalam perkara itu. Majelis hakim menilai dalil pemohon putusan MA dalam tingkat kasasi mengandung muatan kekhilafan hakim atau keliru tak dapat dibenarkan.
 
"Karena putusan judex yuris/MA tersebut sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya," ujar Andi.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif