Seluruh komisioner KPK mengikuti rapat dengan Komisi III DPR RI di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 27 November 2019. Foto: Antara/Aditya Pradana Putra
Seluruh komisioner KPK mengikuti rapat dengan Komisi III DPR RI di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 27 November 2019. Foto: Antara/Aditya Pradana Putra

Sejumlah Kementerian Tak Jalani Rekomendasi KPK

Nasional kpk
Nur Azizah • 28 November 2019 04:30
Jakarta: Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang sempat menyebut ada sejumlah kementerian yang bandel. Kementerian tersebut tidak menjalankan rekomendasi yang diberikan KPK.
 
Sayangnya, Saut tak menyebut secara gamblang kementerian apa yang dimaksud. KPK pun berencana memanggil sejumlah kementerian yang memiliki rapot merah.
 
"Ada kementerian yang di depan kita iya-iya saja, tapi tidak melakukan apa-apa. Besok (hari ini, Kamis, 28 November 2019) akan kami panggil. Kita langsung bekerja," kata Saut dalam rapat dengar pendapat di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu, 27 November 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Usai rapat, Komisioner KPK lainnya, Laode M Syarif meluruskan pernyataan Saut. Pemanggilan itu untuk berkoordinasi bukan menghukum.
 
"Bahasanya bukan bandel, tetapi ada kementerian tidak menjalankan rekomendasi. Pemanggilan ini sifatnya koordinasi, bukan hukum menghukum," jelas Laode.
 
Salah satu Kementerian yang tidak menjalankan rekomendasi lembaga Antirasuah itu, yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kementerian di bawah komando Arifin Tasrif itu tak memperjelas masalah izin tambang ilegal.
 
"Ada rekomendasi seperti rekomendasi untuk memperjelas Hak Guna Usaha yang dilaksanakan," ujar dia.
 
Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga tidak mengindahkan rekomendasi terkait pembukaan data HGU. Padahal rekomendasi tersebut sudah dikuatkan lewat putusan pengadilan agar dibuka untuk umum.
 
"Ketiga rekomendasi untuk HGU kepada Kementerian ATE supaya dibuka padahal itu adalah keputusan pengadilan tertinggi sudah dikuatkan. Sampai hari ini, HGU tidak dibuka untuk umum," ucap Laode.
 

(DMR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif