Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif. Foto: MI/Rommy Pujianto.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif. Foto: MI/Rommy Pujianto.

KPK: Arteria Dahlan Pembohong

Nasional kpk
Juven Martua Sitompul • 11 Oktober 2019 14:34
Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyebut politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan pembohong. Arteria menuding KPK tidak pernah membuat laporan tahunan pada 2018.
 
“Arteria itu bohong dan bahkan berani bentak-bentak orang tua padahal yang dia sampaikan tidak ada yang benar,” kata Laode di Jakarta, Jumat, 11 Oktober 2019.
 
Laode kesal melihat kebohongan-kebohongan Arteria. Dia menunjukkan beberapa foto Arteria yang hadir dalam pelaporan tahunan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia menuturkan khusus laporan tahunan 2018, KPK menggunakan format baru yang menekankan pada grafis agar mudah dipahami masyarakat. Laporan juga dapat diakses melalui situs KPK.
 
Laporan berisi kinerja pegawai KPK secara keseluruhan. Mulai tim monitoring, supervisi, koordinasi, penindakan, dan pencegahan.
 
Saking geramnya Laode melampirkan sejumlah link berita berbagai media terkait kehadiran Arteria di pelaporan tahunan tersebut. Laode kembali menyebut tudingan Arteria bohong.
 
“Itu contoh yang dia bilang bahwa KPK tidak buat laporan tahunan tapi saat peluncuran (laporan tahunan) dia hadir,” kata Laode.
 
Juru bicara KPK Febri Diansyah mempertanyakan tudingan Arteria. Dia mengatakan pernyataan Arteria tentang KPK keliru dan menyesatkan publik.
 
Febri mencatat tiga hal kebohongan yang disampaikan Arteria. Pertama, tudingan Arteria soal laporan tahunan KPK.
 
Laporan tahunan merupakan salah satu produk rutin yang wajib disusun dan disampaikan pada DPR, Presiden, BPK dan publik. KPK telah menyusun laporan dan mengirimkan pada DPR, Presiden, BPK, dan instansi terkait.
 
“Selain itu, KPK juga mempublikasikannya di website, dengan alamat: https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan,” kata Febri.
 
Kedua, tudingan Arteria terkait barang sitaan KPK dari para koruptor, salah satunya 1 kilogram emas batangan. Dia menilai pernyataan itu disampaikan karena ketidakmampuan Arteria membedakan antara barang rampasan dengan barang sitaan.
 
Febri menjelaskan saat penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan pasar besar kota Madiun 2009-2012 yang menjerat Wali kota Madiun, Bambang Irianto, KPK menyita emas. Namun, putusan Pengadilan Tipikor Surabaya memerintahkan barang sitaan tersebut dikembalikan kepada pihak terpidana.
 
“Maka KPK wajib melaksanakan putusan tersebut dan mengembalikannya pada 9 Juli 2018. Justru salah jika KPK melakukan tindakan yang bertentangan dengan putusan pengadilan tersebut,” tegas dia.
 
Terakhir, tudingan Arteria soal praktik penipuan menggunakan identitas mirip KPK atau ‘KPK gadungan’. Febri menegaskan tuduhan Arteria tidak benar dan tak berdasar.
 
“Kami pastikan hal itu tidak benar, bahkan KPK bekerja sama dengan Polri memproses para pelaku pemerasan atau penipuan yang mengaku-ngaku KPK. Pada 2018 setidaknya telah diproses 11 perkara pidana oleh Polri terkait hal tersebut dengan 24 orang sebagai tersangka,” papar Febri.
 

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif