Ilustrasi KPK - MI.
Ilustrasi KPK - MI.

Daftar Menteri Belum Lapor Kekayaan Ditutup Rapat

Nasional Kabinet Jokowi-Maruf lhkpn
Fachri Audhia Hafiez • 03 Desember 2019 03:37
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih merangkum sejumlah data Menteri Kabinet Indonesia Maju yang belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). KPK masih enggan membuka daftar menteri yang sudah melapor kekayaannya.
 
"Untuk kepastian datanya saya akan informasikan nanti. Karena memang belum menerima data dari teman-teman LHKPN," kata Plh Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) KPK Yuyuk Andriati di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin, 2 Desember 2019.
 
KPK memberikan jangka waktu tiga bulan setelah dilantik bagi menteri yang baru menjabat sebagai penyelenggara negara untuk melaporkan LHKPN. Beberapa menteri diketahui belum melaporkan harta kekayaan mereka ke KPK karena sebelumnya bukan penyelenggara negara.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tapi yang pasti masih ada waktu untuk yang pejabat-pejabat baru tiga bulan waktunya sejak dilantik. Untuk yang sudah menjadi penyelenggara negara nanti akan ikut update di 31 Maret 2020," jelas Yuyuk.
 
KPK cukup getol mengimbau agar menteri Kabinet Indonesia Maju segera melaporkan LHKPN. Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengultimatum para menteri agar tak korupsi.
 
Dasar hukum kewajiban penyelanggara negara untuk melapor LHKPN termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.
 
Kemudian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Noor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
 
Termuat pula dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan peraturan di masing-masing di kementerian atau lembaga.
 

(AGA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif