Ilustrasi pengadilan. Foto: ANTARA
Ilustrasi pengadilan. Foto: ANTARA

Ketika Hakim Mengadili Hakim

Nasional persidangan hakim
Media Indonesia • 01 Maret 2017 09:06
medcom.id, Jakarta: Suara Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Riau, Pangeran Napitupulu, pecah setelah Ketua Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Mahkamah Agung, Maradaman Harahap, mengetukkan palu putusan. Pangeran tidak terima dengan isi putusan yang dibacakan Maradaman dengan suara lantang.
 
Dalam putusan itu, Pangeran diganjar sanski berat berupa pemberhentian dengan hormat lantaran terbukti telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH). "Saya menyatakan banding. Saya tidak terima putusan ini," kata Pangeran setengah berteriak, Selasa, 28 Februari 2017.
 
Selama kurang lebih tiga menit, dia mencurahkan sejumlah unek-uneknya tentang persidangan itu. Ia menilai putusan yang dijatuhkan MHK tersebut tidak adil.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia menyatakan hukuman itu tidak hanya merugikannya, tetapi juga istri, anak-anak, dan keluarganya. "Di mana keadilan, Pak?" tanyanya dengan suara menggelegar.
 
Pangeran menyoroti independensi MKH yang dinilai terlalu mudah menerima laporan dari Haika Siregar tanpa mendalami lebih jauh motif dan latar belakang laporan. Dia merasa menjadi korban dari laporan abal-abal. Ia pun menyesalkan sikap mahkamah yang menindaklanjuti laporan yang berlatar belakang dendam tersebut.
 
Pada April 2014, Haika yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Pangeran, mengajukan laporan ke Komisi Yudisial. Pangeran dituduh membantu dan menerima uang Rp1 miliar dari pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Sumatera Utara. Ketika itu Pangeran bertugas sebagai ketua Pengadilan Negeri Buntok, Kalimantan Selatan.
 
Uang tersebut tidak dibayarkan sekaligus. Berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima, pembayaran dilakukan dalam empat tahap. Pembayaran pertama Rp50 juta, kedua Rp300 juta, ketiga Rp500 juta, dan keempat sebesar Rp150 juta.
 
Uang tersebut diterima Pangeran guna memuluskan pengurusan perkara pembunuhan yang menjerat terdakwa Liber Sirait dan Horas Sirait. Liber merupakan suami Haika. Adapun, Horas merupakan adik ipar Pangeran.
 
Sebelum putusan dijatuhkan, MKH menghadirkan pelapor Haika dan saksi Ronson Simaremare. Sebelum keduanya dihadirkan, Pangeran dan kuasa hukumnya, Disiplin F. Manao yang ketika itu telah menyampaikan nota pembelaan kepada majelis MKH tidak terima dengan agenda ekstra tersebut.
 
"Kami sangat keberatan bila forum ini ada tambahan pemeriksaan terhadap pelapor. Ini bukan forum pelapor lagi, melainkan forum pembelaan bagi terlapor. Kami merasa hak kami untuk mendapatkan kesempatan membela diri dirampas untuk pelapor," terang Disiplin.
 
Kepada Ronson, anggota majelis MKH Joko Sasmito mempertanyakan alasan mengapa laporan terhadap Pangeran baru diajukan ke KY pada April 2014. Padahal, perkara tersebut sudah berlangsung di Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada April 2009.
 
Ronson tidak bisa memberikan jawaban yang jelas atas pertanyaan itu. Dia juga tidak memberikan alasan atau apa yang menjadi hambatan sehingga kasus tersebut baru bisa dilaporkan ke KY lima tahun kemudian.
 
Dalam pertimbangan putusan, MKH menilai pembelaan diri yang dilakukan Pangeran tidak didukung dengan bukti-bukti kuat yang bisa mematahkan tuduhan pelapor. Perbuatan Pangeran yang menjadi perantara perkara dengan meminta sejumlah uang merupakan pelanggaran kode etik yang patut diganjar dengan hukuman.
 
"Memutuskan terlapor (Pangeran) terbukti telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim," tandas Maradaman.
 
Adapun susunan majelis MKH yang menyidangkan perkara itu ialah Maradaman Harahap (ketua), Farid Wajdi, Joko Sasmito, dan Sumartoyo dari Komisi Yudisial. Sementara itu, MA diwakili oleh Sofyan Sitompul, Andi Samsan Nganro, dan Margono.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif