Mantan Sekretaris MA Nurhadi. MI/Rommy Pujianto
Mantan Sekretaris MA Nurhadi. MI/Rommy Pujianto

Masa Penahanan Nurhadi Diperpanjang

Nasional Suap di MA
Fachri Audhia Hafiez • 30 Juli 2020 15:45
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi perkara di Mahkamah Agung (MA) pada 2012-2016, Nurhadi. Penahanan mantan Sekretaris MA itu diperpanjang 30 hari.
 
"Dimulai Sabtu, 1 Agustus 2020 sampai dengan Minggu, 30 Agustus 2020 untuk tersangka NHD (Nurhadi)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis, 30 Juli 2020.
 
Lembaga Antirasuah juga memperpanjang masa penahanan pihak swasta sekaligus menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono. Dalam perkara tersebut Rezky diduga menjadi perantara suap.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Nurhadi ditahan di rumah tahanan (Rutan) cabang KPK pada Gedung ACLC KPK Kav C1, Jakarta. Sedangkan Rezky ditahan di rutan cabang KPK pada Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
 
Ali mengatakan perkara rasuah tersebut masih tahap pemeriksaan para saksi. Saksi dari berbagai kalangan diperiksa untuk memperdalam kasus korupsi itu.
 
Baca: Tiga ASN Diperiksa untuk Bongkar Kasus Nurhadi
 
Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto lewat Rezky. Suap dimaksudkan memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Nurhadi juga diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait peninjauan kembali (PK) perkara di MA.
 
Selain itu, Nurhadi diduga mengantongi Rp12,9 miliar dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA, juga untuk permohonan perwalian.
 
Nurhadi dan Rezky disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sementara itu, Hiendra disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif