Tersangka kasus suap kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 Eni Maulani Saragih menjawab pertanyaan wartawan seusai pemeriksaan di KPK, Jakarta. Foto: MI/Rommy Pujianto.
Tersangka kasus suap kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 Eni Maulani Saragih menjawab pertanyaan wartawan seusai pemeriksaan di KPK, Jakarta. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Golkar Tak Menugasi Eni Galang Dana Munaslub

Nasional Korupsi PLTU Riau-1
Damar Iradat • 08 Januari 2019 15:23
Jakarta: Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan partainya tak mewajibkan kader mencari dana dari luar untuk kegiatan internal. Biaya kegiatan partai bisa didapat dari iuran anggota fraksi atau pengurus.
 
Sarmuji mengungkapkan itu saat bersaksi untuk terdakwa Eni Maulani Saragih dalam sidang lanjutan perkara suap dan gratifikasi. Awalnya, jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertanyakan soal tugas Eni selaku bendahara kegiatan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar 2017 kepada Sarmuji.
 
Menurut Sarmuji, bendahara panitia tidak perlu mencari dana sumbangan dari pihak swasta. Hal itu sudah menjadi kebiasaan di Golkar.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kadang-kadang ada iuran dari anggota fraksi atau pengurus-pengurus tertentu yang dianggap mampu, atau didapat dari bendahara umum partai," kata Sarmuji di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Januari 2019.
 
Ia juga mengklaim jika dalam rapat-rapat sebelum munaslub tidak pernah disinggung dana dari pihak swasta. "Di dalam rapat panitia tidak pernah disebutkan swasta," tuturnya.
 
Sarmuji selaku wakil sekretaris Steering Committee (SC) mengaku sempat menerima uang Rp713 juta dari Eni untuk biaya SC pada Munaslub. Kendati begitu, Sarmuji tidak mengetahui sumber dana itu.
 
"Total (uang yang diberikan Eni) yang saya ketahui ada Rp713 juta untuk kepentingan mencetak materi munas dan pengganti ongkos, transportasi, akomodasi SC nonanggota DPR," jelas dia.
 
Baca: Bupati Temanggung Tak Tega Bersaksi Untuk Istri
 
Eni sebelumnya didakwa menerima suap Rp4,75 miliar dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo. Uang suap itu diberikan agar perusahaan Kotjo, BlackGold Natural Resources Limited mendapatkan proyek independent power producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau (PLTU MT Riau-I).
 
Dalam surat dakwaan, diketahui jika uang tersebut mengalir ke Munaslub Partai Golkar. Uang untuk Munaslub diminta Eni kepada Kotjo atas perintah Idrus Marham yang saat itu menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) ketua umum Partai Golkar.
 
Eni kemudian menghubungi Kotjo dan meminta uang sejumlah USD3.000.000 dan SGD400.000. Kendati begitu, Kotjo tidak langsung merespons permintaan Eni dan Idrus.
 
Eni didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12 B ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif