Terdakwa kasus suap proyek PLTU Riau-I Eni Maulani Saragih - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.
Terdakwa kasus suap proyek PLTU Riau-I Eni Maulani Saragih - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.

Eni Memohon Hakim Mengabulkan Status JC

Nasional Korupsi PLTU Riau-1
Fachri Audhia Hafiez • 19 Februari 2019 13:34
Jakarta: Terdakwa kasus suap proyek PLTU Riau-I Eni Maulani Saragih kembali meminta majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mengabulkan permohonan sebagai Justice Collaborator (JC). Dia menganggap, dirinya hanya mengikuti perintah petinggi Partai Golkar untuk meloloskan proyek.
 
Eni mengaku kaget saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak permohonan JC pada sidang pembacaan tuntutan Rabu, 6 Februari 2019 lalu. Dia menganggap dirinya hanya orang baru di DPR atas penunjukan Ketua Umum Partai Golkar saat itu, Setya Novanto.
 
"Saya pun juga masih orang baru di DPR RI yang tidak mungkin tanpa perintah petinggi partai dapat ikut mengurus proyek besar seperti proyek PLTU Riau-1 ini," kata Eni saat membacakan pledoi atas tuntunan hukumannya, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Februari 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Wakil Ketua Komisi VII DPR itu juga heran dianggap berdalih tidak menerima uang. Padahal, Eni sudah mengaku menerima uang suap yang disangkakan.
 
"Bahkan saya sudah mengembalikan uang sejumlah Rp5,3 miliar kepada KPK untuk disetor ke kas negara," ucap Eni.
 
Politikus Golkar itu berharap dihukum ringan dan status JC dikabulkan. Sebab, dia masih memiliki dua orang anak yang duduk di bangku sekolah.
 
Baca juga:Eni Anggap Uang dari Kotjo Halal
 
Dia membantah mencuri uang dan merugikan negara. Suap itu digunakannya hanya untuk kepentingan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar 2017.
 
"Uang yang saya terima pun saya pergunakan untuk kepentingan partai dan membantu masyarakat tidak mampu. Kepentingan partai baik terkait Munaslub Partai Golkar maupun terkait Pilkada Partai Golkar," ujar Eni.
 
Eni dinilai terbukti menerima suap Rp4,75 miliar dari bos Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo. Uang suap itu diduga diberikan agar Johannes mendapat proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU Riau-1.
 
Baca juga:Eni Kerap Mendesak PLN
 
Dia juga diyakini menerima gratifikasi Rp5,6 miliar dan SGD40 ribu dari beberapa direktur dan pemilik perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas (migas).
 
Eni dituntut delapan tahun penjara dan denda Rp300 juta serta subsider empat bulan kurungan. Selain permohonan Justice Collaborator ditolak, hak untuk dipilih dalam jabatan publik juga terancam dicabut.
 
Akibat perbuatannya, Eni disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 B ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif