Juru Bicara KPK Febri Diansyah.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

KPK Buru Legislator Daerah di Suap Meikarta

Nasional meikarta OTT Pejabat Bekasi
Juven Martua Sitompul • 28 Februari 2019 21:27
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memburu sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Mereka diduga terlibat kasus suap perizinan proyek pembangunan Meikarta di Bekasi.
 
"Pihak lain akan kami kembangkan sepanjang nanti teruji di fakta persidangan dan memang bukti-buktinya dapat dicermati lebih lanjut," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 28 Februari 2019.
 
Febri tak menampik pengusutan kasus suap Meikarta mengarah ke legislator daerah selaku penerima suap. Bahkan, KPK memberi sinyal kasus suap Meikarta ini segera naik ke tahap penyidikan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kalau ada perkembangan yang lebih signifikan bisa kami sampaikan, tapi poin krusialnya adalah KPK tidak akan berhenti hanya pada orang-orang yang sudah diproses saat ini," ujarnya.
 
Lembaga Antirasuah masih menunggu fakta-fakta baru yang muncul dalam persidangan Bupati Kabupaten Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan anak buahnya di Pengadilan Tipikor Bandung. Fakta baru itu menjadi bukti tambahan penyidik untuk menjerat anggota legislatif penerima suap Meikarta.
 
"Kita tunggu nanti vonisnya dan pertimbangan Hakimnya dan juga ada pihak yang diduga sebagai penerima," pungkasnya.
 
KPK menemukan kejanggalan dalam perubahan aturan tata ruang pembangunan Meikarta. Sebab, berdasarkan rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat, proyek Meikarta mendapatkan Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) hanya 84,6 hektare.
 
Namun, Meikarta justru akan dibangun seluas 500 hektare. Disinyalir ada pihak yang sengaja mengubah rencana ‎tata ruang dan wilayah (RTRW) di Bekasi.
 
Baca: Lima Terdakwa Suap Meikarta Tak Ajukan Eksepsi
 
Aturan tersebut diduga sengaja diubah oleh anggota DPRD Bekasi serta sejumlah pihak untuk memuluskan kepentingan Lippo Group dalam menggarap Meikarta. KPK telah menemukan fakta-fakta kuat jika proses perizinan Meikarta sudah bermasalah sejak awal.
 
Neneng Hasanah Yasin dan anak buahnya tengah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jawa Barat. Neneng dan koleganya didakwa menerima suap terkait perizinan pembangunan kawasan terpadu Meikarta sebesar Rp10,8 milliar dan SGD90 ribu.
 
KPK berjanji bakal mengungkap nama-nama anggota DPRD Kabupaten Bekasi dan anggota DPRD Jabar yang menerima aliran suap dan pelesiran ke luar negeri dari kongkalikong perubahan aturan izin Meikarta tersebut.
 

 

(FZN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif