Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy
Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy

KPK Sita Sejumlah Dokumen dari Krakatau Steel

Nasional krakatau steel OTT KPK
Damar Iradat • 26 Maret 2019 15:45
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor pusat PT Krakatau Steel di Cilegon, Banten. Penggeledahan ini terkait kasus proyek pengadaan kontainer dan boiler di pabrik blast furnace Krakatau Steel.
 
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penggeledahan dilakukan sejak Senin siang, 25 Maret 2019 hingga Selasa dini hari. Tim penyidik menyisir enam ruangan dalam prose penggeledahan tersebut.
 
Ia menjelaskan, penggeledahan berlangsung sekitar 12 jam. Sejumlah ruangan yang digeledah antara lain; ruang Direktur Teknologi dan Produksi, ruang Direktur Logistik, ruang General Manager Blast Furnace Complex Krakatau Steel, ruang Manager Blast Furnace Plan, ruang GM Central Maintenance & Facility, dan ruang material procurement.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Dari lokasi penggeledahan disita sejumlah dokumen-dokumen terkait proyek yang dikerjakan atau direncanakan oleh PT Krakatau Steel dan sejumlah barang bukti elektronik yang berasal dari data komputer," kata Febri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, 26 Maret 2019.
 
Baca: Tersangka Suap Krakatau Steel Menyerahkan Diri
 
Bukti-bukti tersebut, lanjut dia, akan dipelajari lebih lanjut untuk proses penyidikan ini. Selain aspek penindakan, KPK juga mengingatkan agar jajaran pimpinan dan pegawai Krakatau Steel serius berbenah ke dalam dan hal ini jangan sampai terulang kembali.
 
Menurutnya, Krakatau Steel merupakan salah satu BUMN yang berarti penting dalam produksi dan perekonomian di Indonesia. Sehingga upaya menjaga agar BUMN kita bersih dari korupsi adalah salah satu pekerjaan yang wajib jadi perhatian bersama.
 
"Apalagi keuangan BUMN juga termasuk keuangan negara. Dan BUMN semestinya dapat memberikan contoh yang lebih kuat di sektor swasta. Agar bisnis dilakukan secara sehat dan pemisahan yang lebih tegas antara kepentingan pribadi dan korporasi," ungkap Febri.
 
KPK sebelumnya menetapkan Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (PTKS) Wisnu Kuncoro (WNU) sebagai tersangka suap pengadaan barang dan jasa di PTKS. Lembaga Antirasuah menetapkan Wisnu berdasarkan dua alat bukti yang cukup.
 
Penyidik juga menetapkan tiga tersangka lain, yakni Alexander Muskitta (AMU) dari swasta sebagai penerima suap. Kemudian Kenneth Sutardja (KSU) dan Kurniawan Eddy Tjokro (KET) dari swasta, keduanya diduga sebagai pihak pemberi suap.
 
Suap terjadi pada 2019, saat Direktorat Teknologi dan Produksi PTKS merencanakan kebutuhan barang dan peralatan, masing-masing bernilai Rp24 miliar dan Rp2,4 miliar. AMU diduga menawarkan beberapa rekanan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut kepada WNU dan disetujui.
 
AMU menyepakati commitment fee dengan rekanan yang disetujui untuk ditunjuk, yakni PT Grand Kartech dan Group Tjokro (GT) senilai 10 persen dari nilai kontrak. AMU diduga bertindak mewakili dan atas nama WNU sebagai Direktur Teknologi dan Produksi PTKS.
 
Selanjutnya, AMU meminta Rp50 juta kepada KSU dari PTGK dan Rp100 juta kepada KET dari GT. Pada 20 Maret 2019, AMU menerima cek Rp50 juta dari KET yang kemudian disetorkan ke rekening AMU.
 
Kemudian, AMU juga menerima uang sebanyak USD4 ribu atau setara Rp56,64 juta dan Rp45 juta di sebuah kedai kopi di Jakarta Selatan. Uang tersebut kemudian disetorkan ke rekening AMU.
 
Total uang yang diamankan saat penangkapan senilai Rp20 juta dalam sebuah kantung kertas berwarna cokelat. Dari AMU, tim mengamankan sebuah buku tabungan atas nama AMU.
 

(YDH)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif