Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron memimpin Rapat Dengar Pendapat di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin, 13 Mei 2019 (Foto:Medcom.id/Anggi Tondi Martaon)
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron memimpin Rapat Dengar Pendapat di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin, 13 Mei 2019 (Foto:Medcom.id/Anggi Tondi Martaon)

Komisi II Ingatkan Pemerintah Tak Melanggar UU

Nasional berita dpr
Anggi Tondi Martaon • 13 Mei 2019 17:18
Jakarta: Komisi II DPR RI mengingatkan pemerintah agar tidak melanggar undang-undang (UU) terkait polemik Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam). Sebab, pengangkatan Wali Kota Batam Muhammad Rudi sebagai Ex-officio melanggar beberapa UU.
 
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron mengatakan, berdasarkan kajian Ombudsman RI, pengangkatan Rudi sebagai Ex-officio terjadi maladministrasi. Salah satunya, melanggar UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 360 ayat 4.
 
"UU yang melandasi bahwa tidak boleh terjadi rangkap jabatan. Silakan pemerintah boleh menentukan siapa saja yang menjadi Ex-officio di BP Batam. Asal tidak bertentangan dengan perundangan yang ada," kata Herman, usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin, 13 Mei 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Politikus Demokrat ini sangat menyayangkan jika polemik tersebut semakin memperburuk BP Batam. Terlebih, Batam menjadi etalase bagi Indonesia untuk bersaing dengan negara lain, salah satunya Singapura.
 
"Oleh karena itu, persoalan Batam harus diakhiri dengan bijak dan berdasarkan peraturan perundang-undangan," katanya.
 
Terkait wacana pembentukan Panitia khusus (Pansus), Herman menyebut, sudah dilaksanakan. Hingga saat ini, wacana itu didukung oleh 29 anggota Komisi II.
 
Pansus nantinya akan mengungkap berbagai polemik BP Batam. Misalnya, penurunan peforma BP Batam dalam beberapa tahun belakangan. Penurunan peforma perekonomian kian diperparah dualisme kepengurusan BP Batam.
 
"Nah, ini yang harus diakhiri. Salah satunya, ditempatkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pilih orang yang tepat. Ayo, dorong bersama-sama. Dorong Batam menjadi wilayah yang membanggakan negara kita," ujar Herman.
 
Hal senada disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR Firman Subagyo. Ia mengingatkan pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo agar tidak melanggar UU menyikapi polemik BP Batam.
 
Politikus Golkar itu mengingatkan jika melanggar UU, maka akan berdampak buruk terhadap pemerintah. Paling maksimal adalah pemakzulan.
 
"Saya sebagai salah satu bagian dari partai pendukung pemerintah mengingatkan kepada Presiden bahwa hasil kajian Ombudsman telah terjadi malapraktik. Oleh karena itu, kita putuskan ini harus dihentikan supaya Presiden tidak salah langkah," ucap Firman.
 

(ROS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif