Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Ormas Tak Mengantongi SKT, Kemendagri: Tidak Diakui

Nasional ormas fpi kemendagri Rizieq Shihab Muhammad Rizieq Shihab
Anggi Tondi Martaon • 21 November 2020 16:36
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan sebuah organisasi kemasyarakatan (ormas) mesti mengantongi surat keterangan terdaftar (SKT). Dokumen sebagai bentuk pengakuan keberadaan ormas tersebut.
 
"Kalau tidak terdaftar, tidak ada seharusnya, tidak diakui," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan kepada Medcom.id, Sabtu, 21 November 2020.
 
Kepemilikan SKT juga berdampak pada kegiatan. Ormas mestinya tidak boleh menyelenggarakan kegiatan apa pun.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Idealnya kalau mereka memahami tidak boleh ada apa-apa, tidak boleh ada kegiatan, tidak boleh ada apa-apa sebagai ormas," ungkap dia.
 
Front Pembela Islam (FPI) menjadi salah satu ormas yang belum memiliki SKT. Surat wajib itu berakhir pada 20 Juni 2019.
 
(Baca: Izin FPI Terkendala AD/ART)
 
Benni menyampaikan FPI sudah mengajukan perpanjangan SKT ke Kemendagri. Namun, pengajuan belum memenuhi syarat.
 
Mulanya, ada beberapa syarat yang tidak dipenuhi FPI. Namun, pada prosesnya tinggal satu syarat yang tidak bisa dipenuhi yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).
 
Benni menyebut FPI mengakui belum bisa memenuhi syarat tersebut. Sebab, penyusunan AD/ART harus melalui musyawarah nasional (Munas).
 
"Mereka mengatakan sementara kami tidak memperpanjang (SKT) dulu karena enggak mungkin memenuhi itu karena belum Munas. Kalau kami sudah Munas baru lah kita memenuhi itu," ujar Benni.
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif