Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono. Medcom.id/Siti Yona Hukmana
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono. Medcom.id/Siti Yona Hukmana

Polisi Periksa Sekuriti Bandara Soetta hingga Pegawai Tenda

Nasional polri protokol kesehatan Muhammad Rizieq Shihab
Siti Yona Hukmana • 01 Desember 2020 17:52
Jakarta: Penyidik Polda Metro Jaya memangil empat saksi terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan dalam acara akad nikah anak pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. Mereka akan dimintai keterangan pada Rabu, 2 Desember 2020.
 
"Saksi itu mulai dari Manajer Sekuriti Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) pemilik tenda, kenek tenda, dan sopir tenda. Itu beberapa saksi yang rencananya dilakukan pemanggilan," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 1 Desember 2020.
 
Penyidik Polda Metro Jaya kini tengah memeriksa Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Y. Pemeriksaan itu sudah berlangsung sejak pukul 11.00 WIB.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sejatinya, penyidik Polda Metro Jaya akan memeriksa saksi lainnya, yakni Rizieq dan menantunya, MHA. Namun, keduanya tidak hadir.
 
Baca: Rizieq Diperbolehkan Mangkir Pemeriksaan dengan Syarat
 
Akad nikah anak Rizieq dan Maulid Nabi Muhammad SAW di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 14 November 2020 ramai didatangi pengikut Rizieq. Banyak jemaah yang berkerumun, tidak menjaga jarak, dan meningkatkan potensi penyebaran covid-19.
 
Sejumlah peserta juga kedapatan tidak menggunakan masker. Banyak pula peserta acara menggunakan masker tak sesuai ketentuan, seperti digunakan di bawah dagu.
 
Akibatnya, terjadi klaster baru penyebaran covid-19 di lokasi tersebut. Setidaknya ada 30 orang positif covid-19 di Petamburan, Jakarta Pusat.
 
Polisi menyatakan ada unsur pidana dalam pelanggaran protokol kesehatan tersebut. Kini polisi tengah mencari tersangka yang bisa dikenakan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dengan ancaman kurungan satu tahun atau denda Rp100 juta.
 
Lalu, Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan untuk Melakukan Kekerasan dan Tidak Menuruti Ketentuan Undang-Undang, dengan ancaman enam tahun penjara atau denda Rp4.500. Pasal 216 ayat 1 KUHP tentang Menghalang-halangi Ketentuan Undang-Undang, dengan ancaman pidana penjara empat bulan dua minggu atau denda Rp9.000.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif