Penetapan tersangka kasus ekspor benih lobster/Medcom.id/Fachri.
Penetapan tersangka kasus ekspor benih lobster/Medcom.id/Fachri.

KPK Tetapkan 7 Tersangka Kasus Ekspor Benih Lobster

Nasional kpk kasus korupsi Edhy Prabowo
Fachri Audhia Hafiez • 26 November 2020 00:41
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait dengan perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Istri Edhy, Iis Rosyati Dewi, yang turut ditangkap, tak dijadikan tersangka.
 
"KPK menetapkan tujuh orang tersangka," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango di Gedung Penunjang KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu, 25 November 2020.
 
Baca: Menteri Edhy Prabowo Ditetapkan Sebagai Tersangka

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sebanyak lima tersangka sebagai penerima yakni Staf Khusus Menteri KP Safri (SAF), Staf Khusus Menteri KP Andreau Pribadi Misanta (APM), dan pengurus PT ACK Siswadi (SWD). Kemudian istri Staf Menteri KP Ainul Faqih (AF), Amiril Mukminin (AM), dan Edhy Prabowo.
 
Sementara itu, seorang tersangka berperan sebagai pemberi yakni Direktur PT DPP Suharjito (SJT). Para tersangka ditahan selama 20 hari, sejak 25 November 2020 sampai 14 Desember 2020.
 
"Masing-masing bertempat di rumah tahanan KPK Cabang Gedung Merah Putih untuk Tersangka EP, SAF, SWD, AF, dan SJT," ujar Nawawi.
 
Adapun dua tersangka belum ditahan dan masih dalam pencarian. Mereka adalah APM dan AM. KPK mengimbau mereka segera menyerahkan diri ke KPK.
 
Edhy ditangkap Bandar Udara (Bandara) Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dan Depok, Jawa Barat. Dia diduga menerima Rp9,8 miliar terkait rasuah tersebut.
 
Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. 
 
Sedangkan pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif