Ilustrasi KPK. Medcom.id/Fachri Auhdia Hafiez
Ilustrasi KPK. Medcom.id/Fachri Auhdia Hafiez

Pengisian Jabatan Struktural KPK Tak Mengincar Instansi Tertentu

Nasional kpk kasus korupsi
Candra Yuri Nuralam • 07 Januari 2021 07:30
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pengisian jabatan struktural tidak menganakemaskan dari instansi tertentu. Semua yang dipilih berdasarkan kebutuhan Lembaga Antirasuah.
 
"Jadi pengisian jabatan eselon II tersebut tentu tidak melihat dari sisi latar belakang instansi asal," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu, 6 Januari 2020.
 
Ali mengungkapkan semua calon yang dipilih telah melalui tes. Mereka juga dinilai berdasarkan syarat-syarat tertentu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Karena beberapa pejabat tersebut telah memenuhi syarat setara dengan eselon sebelumnya, yaitu sebagai koordinator wilayah (korwil) yang juga eselon II," papar Ali.
 
Ali mengatakan ada tiga konsekuensi dalam pengisian jabatan baru di KPK. Pertama, jabatan yang sama dikukuhkan dengan personel yang sama.
 
Lalu, perubahan nama jabatan namun tidak mengubah personel atau dipilih dari tingkat eselon yang sama. Terakhir, nama jabatan baru yang diisi oleh pelaksana tugas (Plt).
 
(Baca: Novel: Pimpinan KPK Sibuk Memperbanyak Pejabat di Internal)
 
Sebelumnya, KPK melantik 38 pejabat struktural. Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Penunjang KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 5 Januari 2021.
 
Dari 37 orang yang dilantik, enam di antaranya jenderal polisi. Keenam jenderal itu Irjen Karyoto sebagai Deputi Penindakan dan Eksekusi, Brigjen Didik Agung Wijanarko sebagai Direktur Koordinasi dan Supervisi I serta Brigjen Yudhiawan sebagai Direktur Koordinasi dan Supervisi II.
 
Kemudian, Brigjen Bahtiar Ujang Purnama sebagai Direktur Koordinasi dan Supervisi III, Brigjen Agung Yudha Wibowo sebagai Direktur Monitoring serta Brigjen Kumbul Kusdwijanto sebagai Direktur Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat.
 
Firli meminta kepada pejabat yang baru dilantik menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai agen pemberantasan tindak pidana korupsi. "Untuk melaksanakan tugas pokok tadi, maka mau tidak mau KPK harus menyesuaikan diri, menyelaraskan korelasinya pada tugas pokok yang akan dihadapi sekaligus diharapkan kita bisa menjawab tuntutan masyarakat," kata Firli.
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif