Koopssusgab Dinilai Mesti di Bawah Koordinasi Polri

Ilham wibowo 17 Mei 2018 10:19 WIB
terorisme
Koopssusgab Dinilai Mesti di Bawah Koordinasi Polri
Ketua Setara Institute Hendardi--Antara/Rival Awal Lingga
Jakarta: Pengaktifan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan TNI (Koopssusgab) dalam penanggunalangan aksi terorisme dinilai mesti berada dalam koordinasi Polri. Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan operasi ala tentara berbeda dengan penegakan hukum. 

Koopssusgab juga dinilai mesti ada pembatasan waktu pengaktifan sebagaimana satuan-satuan tugas yang dibuat negara. Hal itu dilakukan agar kekhawatiran masa lalu ihwal pola kerja operasi tentara di lingkungan masyarakat tak terulang. 

"Tanpa pembatasan, apalagi di luar kerangka sistem peradilan pidana, Koopssusgab hanya akan menjadi teror baru bagi warga negara," ucap Hendardi melalui keterangan tertulis, Kamis, 17 Mei 2018. 


Ia memaparkan kehadiran Koopssusgab secara prinsipil dapat diterima sepanjang tetap patuh pada ketentuan dalam Pasal 7 UU 34/2004 tentang TNI. Regulasi tersebut mengatur pelibatan TNI hanya bersifat sementara dan merupakan last resort atau upaya terakhir dengan skema perbantuan terhadap Polri. 

Baca: Koopssusgab di Bawah Komando Panglima TNI

Cara kerjanya pun beroperasi dalam kerangka integrated criminal justice system. "Setara Institute mengingatkan  setiap pihak dapat menahan diri dan cerdas menginterpretasikan perintah Presiden tentang pelibatan TNI, agar tidak membuat kegaduhan baru dan mempertontonkan kesan kepanikan yang berlebihan," paparnya. 

Perbantuan militer, lanjut Hendardi, juga hanya bisa dibenarkan jika situasi sudah di luar kapasitas Polri. Padahal, upaya Polisi dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dinilai  telah bekerja optimal meringkus jejaring terorisme dan menjalankan deradikalisasi.

"Membandingkan peristiwa yang terjadi dan peristiwa teror yang bisa dicegah, maka sesungguhnya Polri dan BNPT telah bekerja optimal," ujar dia. 

Baca: Moeldoko Pastikan Koopssusgab akan Bersinergi dengan Densus 88

Pengaktifan kembali pasukan komando tersebut bisa dipahami sebagai bagian dari upaya memperkuat kemampuan negara dalam menangani terorisme. Namun, pemanfaatannya tetap dalam konteks tugas perbantuan terhadap Polri. 

Pendekatan non judicial dalam menangani terorisme bukan hanya akan menimbulkan represi massal dan berkelanjutan. Menurut Hendardi, cara itu bakalan gagal dalam mengikis ideologi teror yang pola perkembangannya sangat berbeda dengan di masa lalu.

"Langkah Presiden Jokowi (dalam pengaktifan Koopssusgab) juga dapat dinilai sebagai tindakan melanggar undang-undang," ujarnya. 

Presiden Jokowi perlu memastikan langkah-langkah yang diambil tak bertentangan dengan semangat kepatuhan pada rule of law dan penghormatan pada hak asasi manusia. Memastikan penyelesaian pembahasan revisi RUU Antiterorisme dinilai jadi solusi terbaik dalam menanggulangi terorisme di Tanah Air. 

"Karena dalam RUU itulah jalan demokratis dan   ramah HAM disediakan melalui kewenangan-kewenangan baru Polri yang diperluas, tetapi tetap dalam kerangka rule of law," pungkasnya. 




(YDH)