Polda Metro Jaya Periksa Bos Diskotek Pekan Depan

ant 13 September 2018 15:16 WIB
penipuan
Polda Metro Jaya Periksa Bos Diskotek Pekan Depan
ilustrasi Medcom.id
Jakarta: Penyidik Polda Metro Jaya mengagendakan pemeriksaan pengusaha diskotek berinisial AW alias PE sebagai tersangka tindak pidana penipuan dan keterangan palsu akta otentik tanah, pekan depan.

"Segera dipanggil pekan depan," kata Kepala Subdit Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Jerry Raimond Siagian saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, 13 September 2018.

Jerry mengatakan AW sudah mencabut gugatan praperadilan yang diajukan
ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lantaran pencabutan itu status AW hingga kini masih tersangka.


Selain AW, polisi juga turut menetapkan tersangka kepada AA alias SAM dan
Notaris MAR, serta menahan kedua tersangka tersebut. Ketiga tersangka itu
dilaporkan kuasa hukum dari Hengki Lohanda, Jerry Bernard, berdasarkan
Laporan Polisi Nomor: LP/1678/IV/2017/PMJ/Dit.Reskrimum tertanggal 5 April 2017.

Saat ini, penyidik Polda Metro Jaya masih melengkapi berkas berita acara
pemeriksaan ketiga tersangka. Selanjutnya, polisi akan melimpahkannya kepada kejaksaan guna diteliti berkas berita acara pemeriksaan ketiganya.

Kasus tersebut diduga bermula dari jual beli lahan seluas 53 hektare di
Kabupaten Tangerang, Banten antara PE sebagai penjual dan Hengki merupakan pembeli.

Baca: Arifin Widjaja Bantah Ada Penipuan Jual Beli Tanah

Penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli dilakukan Notaris MAR dengan
Nomor Akta 52 antara PE dan Hengki pada Februari 2017, namun penjual yakni PE tidak pernah memperlihatkan dokumen kepemilikan. Selanjutnya, PE dan Hengki melakukan penandatangan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) di Notaris MAR dengan syarat uang muka 30 persen dari total pembayaran Rp11 miliar.

Namun, Hengki meminta PE mengurus peta bidang tanah atau Nomor Identifikasi Bidang (NIB) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang karena status lahan belum memiliki sertifikat. Saat PE menunjuk MAR sebagai notaris untuk mengurus jual beli lahan itu, Hengki membayar uang muka 30 persen dari total transaksi. 

Hengki mengaku mendapatkan NIB yang tidak pernah diterbitkan BPN Kabupaten Tangerang, bahkan tidak pernah dilakukan pengukuran. Lantaran hal itu, Hengki melalui tim kuasa hukumnya melaporkan PE, MAR, dan AA alias SAM ke Polda Metro Jaya.

Sementara itu, AE membantah telah melakukan penipuan dalam proses jual beli tanah itu. Dwi Laksono Setyowibowo, salah satu kuasa hukum AW, menyatakan seluruh proses jual beli diketahui oleh pihak pembeli, yakni Hengki Lohanda.

"Sejak awal klien kami telah menyampaikan apa adanya tentang status tanah yang belum bersertifikat dan masih berupa akta jual beli, akta pengoperan hak, dan surat oper alih tanah," kata Dwi Laksono melalui surat yang diterima redaksi Medcom.ID, Rabu, 12 September 2018.

Dwi mengatakan kliennya justru telah jujur menyatakan jika tanah yang akan dijual masih berstatus akta jual beli. Lantas, Sam dan Matrianis mencoba untuk mengurus tanah itu agar berstatus hak milik atau bersetifikat.

"Klien kami justru tak mau ikut mengurus sertifikasi tanah tersebut karena membutuhkan waktu lama dan banyak pekerjaan yang harus dilakukan," katanya.

Dwi menambahkan tuduhan bahwa kliennya mengatur nomor identifikasi bidang (NIB) di dalam akta pengikatan jual beli tertanggal 27 Februari 2017 (PJB 52), juga tak benar. 

"Pencantuman itu justru atas permintaan Hengki (pembeli) untuk proses sertifikasi tanah," kata dia.



(ALB)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id