KPK Periksa Politikus Demokrat
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah. Foto MI Susanto.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan anggota DPRD Fraksi Demokrat Kota Mojokerto periode 2014-2019, Udjo Pramono. Dia diperiksa terkait kasus pengalihan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mojokerto tahun 2017.
 
"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk MY (Wali Kota Mojokerto Masud Yunus)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis, 7 Juni 2018.
 
KPK sebelumnya menetapkan Masud Yunus sebagai tersangka kasus dugaan suap pembahasan perubahan APBD pada Dinas PUPR Pemerintah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2017. Masud Yunus diduga kuat ikut menyetujui Wiwiet Febryanto memberikan sejumlah uang kepada pimpinan DPRD KotaMojokerto.

Baca: Bupati Mojokerto Jadi Tersangka Suap dan Gratifikasi

Penetapan tersangka Masud Yunus merupakan pengembangan dari perkara suap, yang lebih dulu menjerat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Mojokerto Wiwiet Febryanto (WP) dan tiga anggota DPRD Kota Mojokerto, yakni Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Abdullah Fanani dan Umar Faruq.
 
Atas perbuatannya, Masud Yunus disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.




(FZN)