"Persepsi atau penilaian publik menjadi masukan bagi perbaikan yang terus-menerus terhadap kerja panjang pemberantasan korupsi. Terlebih, publik merupakan pihak yang menerima manfaat hasil kerja KPK," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu, 27 April 2022.
KPK menyambut positif hasil survei Charta Politika. Menurut dia, survei tersebut bentuk dukungan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Lembaga Antikorupsi.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
"Dukungan publik penting bagi efektivitas pemberantasan korupsi karena prinsipnya tugas memberantas korupsi adalah tanggung jawab kita bersama," ujar Ali.
KPK memastikan peran masyarakat sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Tanpa bantuan masyarakat, KPK bakal kesulitan menghilangkan sikap koruptif di Indonesia.
"Di mana pemberantasan korupsi mencakup penanganan perkara melalui upaya penegakan hukum, perbaikan sistem, dan tata kelola melalui upaya pencegahan, dan internalisasi nilai-nilai antikorupsi melalui edukasi masyarakat," tutur Ali.
Baca: Firli: Pemberantasan Korupsi Bukan Fiksi
Charta Politika menyurvei tingkat kepercayaan masyarakat terhadap berbagai instansi dan lembaga. TNI kembali meraih tingkat kepercayaan tertinggi dengan 85,1 persen.
Peringkat kedua ditempati pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tingkat kepercayaan terhadap eksekutif mencapai 75,8 persen.
Peringkat ketiga, yaitu Polri dengan 70,6 persen. Kemudian, KPK 69,9 persen.
