Ilustrasi. Media Indonesia.
Ilustrasi. Media Indonesia.

Kongkalikong Kasus Antara Nurhadi dan Hiendra Diselisik

Nasional Suap di MA
Candra Yuri Nuralam • 14 Juli 2020 22:19
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami permainan kasus yang dilakukan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. Informasi itu dikulik dari Advokat Aldres Jonathan Napitupulu.
 
"Penyidik mengonfirmasi keterangan saksi mengenai dugaan pengajuan gugatan oleh tersangka Hiendra yang nantinya akan diurus (eksekusi) penyelesaiannya oleh tersangka Nurhadi dengan memberikan imbalan sejumlah uang," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 14 Juli 2020.
 
Ali menolak memerinci informasi yang didapat penyidik dari mulut Aldres. Alasannya untuk menjaga kerahasiaan proses penyidikan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam kasus ini, Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Hiendra lewat menantu Nurhadi, Rezky Herbiono. Suap dimaksudkan memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Nurhadi juga diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait Peninjauan Kembali (PK) perkara di MA.
 
Baca: 4 Saksi Diperiksa untuk Bongkar Korupsi Nurhadi
 
Selain itu, Nurhadi diduga mengantongi Rp12,9 miliar dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) di MA, juga untuk Permohonan Perwalian.
 
Nurhadi dan Rezky disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sementara Hiendra disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif