Ilustrasi KPK. MI
Ilustrasi KPK. MI

Bos PT Pelayaran Bintang Putih Dipanggil KPK

Nasional Suap di MA
Candra Yuri Nuralam • 15 Juli 2020 12:06
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Presiden Direktur PT Pelayaran Bintang Putih Erry Hardianto. Dia dipanggil untuk mendalami kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan perkara di Mahkamah Agung (MA) pada 2011 sampai 2016.
 
"Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka NHD (mantan Sekretaris MA Nurhadi)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 15 Juli 2020.
 
Erry dinilai mengetahui praktik rasuah yang dilakukan Nurhadi. Keterangan Erry akan digunakan penyidik untuk penguatan bukti.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


KPK juga memanggil Kepala Desa Pancaukan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Syamsir, Kepala Seksi Hak Tahan dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Tapanuli Selatan, Aladdin, dan Kepala Seksi Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kantor Pertanahan Tapanuli Selatan, Kalam Sembiring. Ketiga orang itu juga dipanggil sebagai saksi untuk kasus Nurhadi.
 
Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto lewat menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono. Suap dimaksudkan memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Nurhadi juga diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait peninjauan kembali (PK) perkara di MA.
 
Selain itu, Nurhadi diduga mengantongi Rp12,9 miliar dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA, juga untuk permohonan perwalian.
 
Nurhadi dan Rezky disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sementara itu, Hiendra disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

(AZF)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif