Buron kasus korupsi cessie (hak tagih) Bank Bali, Djoko Soegiarto Tjandra. MI/Soleh
Buron kasus korupsi cessie (hak tagih) Bank Bali, Djoko Soegiarto Tjandra. MI/Soleh

Pemerintah Dituding Sengaja Memberi Jalan untuk Djoko Tjandra

Nasional kasus korupsi Djoko Tjandra
Putra Ananda • 14 Juli 2020 06:45
Jakarta: Partai Demokrat menuding pemerintah sengaja memberi akses kemudahan bagi buronan kasus korupsi Djoko Soegiarto Tjandra keluar masuk Indonesia. Pemerintah seolah menyediakan karpet merah bagi Djoko Tjandra.
 
"Dengan dokumen persyaratan keimigrasian yang lengkap publik juga bisa menilai bahwa Djoko Tjandra masuk ke Indonesia tidak melalui jalur tikus. Ini meyakinkan Djoko Tjandra mendapat pengawalan dari negara," ujar anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Benny K Harman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 13 Juli 2020.
 
Djoko Tjandra merupakan buronan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus pengalihan hak tagih Bank Bali. Djoko bisa memperoleh paspor resmi dari keimigrasian pada 23 Juni 2020 meski berstatus sebagai buronan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Benny juga menuding Djoko sengaja didatangkan pemerintah. Ini lantaran negara membutuhkan investasi terkait penanganan covid-19 di Indonesia.
 
(Baca: Djoko Tjandra Disebut Dapat Surat Jalan dari Sebuah Instansi)
 
"Dia dikasih karpet merah oleh pemerintah. Saya lebih setuju dan senang bila pemerintah terbuka bahwa kita memang membutuhkan Djoko di situasi covid ini untuk investasi," ujar dia.
 
Divisi Hubungan Internasional Polri menghapus red notice Djoko pada 5 Mei 2020. Setelah itu, nama Djoko Tjandra terhapus dalam daftar pencarian orang (DPO) di sistem informasi manajemen keimigrasian pada 13 Mei 2020.
 
Kejaksaan Agung kembali meminta status DPO disematkan pada 27 Juni 2020 setelah heboh Djoko masuk dengan bebas ke Indonesia. Kemudian, pada 3 Juli 2020 dilakukan pencegahan ke luar negeri bagi Djoko Tjandra.
 
"Pada 23 Juni keluar paspor. Apabila ini benar, kita tidak usah ikut main-main cilukba, ini permainan. Saya rasa publik punya akal sehat untuk buat penilaian," tutur Benny.
 

(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif