Ilustrasi. MI/Ramdani
Ilustrasi. MI/Ramdani

Kejagung Inventarisasi 41 Kamar Apartemen Benny Tjokro

Nasional Jiwasraya
Kautsar Widya Prabowo • 11 Februari 2020 02:19
Jakarta: Kejaksaan Agung melakukan inventarisasi 41 kamar Apartemen South Hill, Kuningan, Jakarta Pusat, milik tersangka kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya, Benny Tjokrosaputro. Pendataan untuk mengetahui jumlah kamar yang telah disewakan.
 
"Disewakan atau tidak, kita tidak tahu. Yang penting bahwa ada 41 kamar itu diduga milik BT (Benny Tjokrosaputro)," kata Kapuspenkum Kejagung Hari Setyono di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Senin, 10 Februari 2020.
 
Kejagung akan memberikan keringanan terhadap penyewa yang telah menempati apartement tersebut. Penyitaan dilakukan ketika masa sewa habis. Sementara, kamar apartemen yang kosong akan disegel dan tak boleh lagi disewakan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Mungkin nanti ada kebijakan kalau ada yang menempati nanti sampai kapan ya kita hormati," tuturnya.
 
Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat menerbitkan surat persetujuan penyitaan 41 kamar di Apartemen South Hill, Kuningan, Jakarta Pusat, milik Benny Tjokrosaputro. Aset itu diduga berkaitan dengan rasuah Jiwasraya.
 
Kejagung Inventarisasi 41 Kamar Apartemen Benny Tjokro
Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono. Foto: Medcom/Cindy
 
Kejagung menetapkan enam tersangka terkait kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Mereka yakni Komisaris PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro; Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk, Heru Hidayat; dan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim.
 
Selanjutnya, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Jiwasraya, Syahmirwan; mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Hary Prasetyo; dan Direktur Utama PT Maxima Integra Joko Hartoni Tirto. Teranyar, Benny dan Heru ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang.
 
Mereka dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

 

(AGA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif