Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil. Medcom.id/M Sholahadhin Azhar
Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil. Medcom.id/M Sholahadhin Azhar

Pimpinan KPK Diminta Mengklarifikasi Isu Faksi

Nasional kpk novel baswedan
Candra Yuri Nuralam • 14 Juli 2019 12:16
Jakarta: Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil meminta pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menjelaskan kepada publik terkait isu adanya faksi di internal Lembaga Antirasuah. Isu itu dinilai tak boleh dibiarkan berlarut.
 
"Menurut komisi III, pimpinan KPK harus segera mengklarifikasi kepada publik soal benar atau tidaknya kubu-kubuan itu," kata Nasir kepada Medcom.id, Minggu, 14 Juli 2019.
 
Nasir khawatir bila masalah ini dibiarkan dapat mengganggu kinerja KPK. Menurut dia, Komisi III ingin KPK terus bergerak di jalur yang benar. "Tidak boleh ada kubu-kubuan karena bisa berpotensi melakukan kezaliman dalam pemberantasan korupsi," ujar politikus Partai Keadilan Sejathtera (PKS) itu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Nasir menyebut aparat penegak hukum seharusnya mempunyai satu visi, misi, dan tujuan yang sama. "Jika benar adanya kubu-kubuan di tubuh KPK, di satu sisi menunjukkan adanya mismanagement sehingga menimbulkan gesekan internal," tegas Nasir.
 
Nasri berharap semua unsur penyidik di KPK tetap satu visi dalam mencegah dan memberantas korupsi. Adanya faksi tertentu justru akan merugikan lembaga KPK
 
"Sebab, jika masih ada kubu-kubuan, maka yang rugi adalah pencari keadilan dan tentu penegakan hukum yang dilakukan KPK akan dominasi oleh tipikal tebang pilih," tandasnya.
 
Baca: Isu Faksi di Internal KPK Diminta Diselesaikan
 
Isu adanya faksi di internal KPK mencuat pertama kali dari lembaga Indonesia Police watch (IPW). Ketua Presidium IPW Neta S Pane menyebut ada kelompok 'Polisi Taliban vs Polisi India' dalam tubuh KPK. Hal ini bermuara pada seteru di internal KPK soal pimpinan yang mesti menjaga soliditas Lembaga Antirasuah.
 
Menurut Neta, kelompok 'polisi Taliban' merujuk pada kubu penyidik senior KPK Novel Baswedan. Sedangkan, 'polisi India' ditujukan bagi penyidik di luar kubu Novel.
 
Sementara, Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo menepis adanya kelompok-kelompok di internal Lembaga Antirasuah. Bagi Yudi, istilah 'Polisi Taliban vs Polisi India' juga tak jelas maksudnya.
 
"Perbedaan pendapat di antara pegawai, saya pikir itu merupakan hal wajar dan justru sehat bagi organisasi KPK karena memang tugas sesama pegawai KPK adalah saling mengawasi jika kawannya melakukan pelanggaran etik dan melaporkan kepada pengawas internal," beber Yudi.
 

(AGA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif