Tersangka kasus suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Tengah tahun anggaran 2018, Simon Susilo. MI/Pius Erlangga.
Tersangka kasus suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Tengah tahun anggaran 2018, Simon Susilo. MI/Pius Erlangga.

Jaksa Minta Hakim Tolak Permohonan JC Simon Susilo

Nasional kasus suap
Fachri Audhia Hafiez • 28 Oktober 2019 21:28
Jakarta: Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak permohonan justice collaborator (JC) terdakwa Simon Susilo. Simon diyakini telah menyuap mantan Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Mustafa.
 
"Kami berpendapat permohonan JC tersebut patut untuk tidak dikabulkan," kata JPU KPK Siswhandono di Pengadilan Tipikor, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 28 Oktober 2019.
 
Jaksa Siswhandono mengungkapkan Simon belum memenuhi syarat sebagai JC jika mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Simon sejatinya memenuhi beberapa syarat JC. Karena sebagai pelaku utama dan keterangan di muka persidangan tidak berbelit-belit. Namun, keterangan Simon dianggap belum mengungkap peran pelaku lain.
 
"Apa yang diterangkan hanya dapat dipertimbangkan sebagai suatu faktor yang meringankan hukuman diri terdakwa saja," ujar Jaksa Siswhandono.
 
Simon dituntut hukuman dua tahun enam bulan penjara dan denda Rp250 juta subsider enam bulan kurungan. Karena terbukti menyuap Mustafa senilai Rp7,5 miliar. Suap diberikan terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kabupaten Lamteng.
 
Suap diterima Mustafa melalui Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lamteng Taufik Rahman. Uang rasuah diberikan secara bertahap yakni Rp2 miliar sebanyak tiga kali pada November 2017 dan Rp1,5 miliar pada Desember 2017.
 
Dalam pertimbangan hukuman, jaksa menilai perbuatan Simon tidak mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Khususnya terkait pengadaan barang dan jasa di pemerintahan.
 
Selain itu, kejahatan Simon telah mencederai tatanan birokrasi pemerintah dan penyelenggara negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
 
"Sedangkan hal yang meringankan hukuman terdakwa berlaku sopan dipersidangan, belum pernah dihukum, merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan sedang dalam keadaan sakit keras," ujar Jaksa Siswhandono.
 
Perbuatan Simon dianggap melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif