Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy Pujianto
Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy Pujianto

KPK Sita Banyak Dokumen dari Penggeledahan di Kepri

Nasional kasus suap
Juven Martua Sitompul • 24 Juli 2019 03:04
Jakarta: Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita banyak dokumen dari penggeledahan di sejumlah lokasi di Kepulauan Riau (Kepri). Dokumen yang disita berkaitan dengan penyidikan kasus suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Kepri Nurdin Basirun.
 
"Dari 9 lokasi itu yang cukup banyak kami temukan adalah dokumen-dokumen yang terkait dengan proses perizinan di sana," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 23 Juli 2019.
 
Febri mengatakan sembilan dari tempat yang digeledah hari ini yaitu empat lokasi di Kota Batam terdiri dari tiga rumah swasta dan satu kediaman pejabat protokol Gubernur Kepri. Kemudian, di Tanjung Pinang ada empat lokasi yakni kantor dinas perhubungan, rumah pribadi tersangka Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kepri Budi Hartono, kantor dinas lingkungan hidup serta kantor dinas ESDM.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selanjutnya, di Kabupaten Karimun rumah pribadi Nurdin selaku Gubernur Kepri. Dokumen yang disita itu dipastikan berkaitan dengan tahapan-tahapan izin prinsip reklamasi di Kepri.
 
"Jadi kemungkinan ada beberapa dokumen-dokumen atau bukti-bukti yang sudah kami dapatkan dari proses penggeledahan itu akan diklarifikasi lebih lanjut pada saksi-saksi," kata Febri.
 
Menurut Febri, penyidik telah mengagendakan pemeriksaan terhadap delapan saksi dalam kasus ini. Mereka yang diperiksa terdiri dari unsur pejabat dan pihak swasta.
 
"Delapan saksi yang akan diperiksa besok ada yang dari pejabat setempat dan juga dari pihak swasta," pungkasnya.
 
KPK menetapkan Nurdin sebagai tersangka penerima suap bersama dua pihak lain yakni Edy Sofyan dan Budi Hartono. Sedangkan Abu Bakar ditetapkan sebagai pemberi suap.
 
Keempatnya diduga terlibat praktik rasuah terkait izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepri Tahun 2018-2019. Nurdin cs diduga menerima suap secara bertahap.
 
Pemberian pertama terjadi pada 30 Mei 2019 sebesar SGS5.000 dan Rp45 juta. Kemudian pemberian selanjutnya terjadi pada 10 Juli 2019, Abu Bakar memberikan tambahan uang sebesar SGD6000 kepada Nurdin melalui Budi.
 
Nurdin disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
 
Edy dan Budi hanya disangkakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan Abu Bakar dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
 

(ADN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif