Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Foto: Adi maulana Ibrahim/MI
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Foto: Adi maulana Ibrahim/MI

MA Dinilai Lalai Terkait Uji Materi PAW PDI Perjuangan

Nasional pdip OTT KPK
Kautsar Widya Prabowo • 16 Januari 2020 07:00
Jakarta: Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai Mahkamah Agung tidak teliti dalam memutuskan uji materi PDI Perjuangan terhadap pergantian antar waktu (PAW). Pasalnya isi dari uji materi tersebut dianggap melanggar kententuan Undang-Undang Nomer 17 tentang Pemilu.
 
"Pasal 76 UU Pemilu tengat waktu pengajuan permohonan itu 30 hari sejak diundangkan, jadi 19 Maret harusnya. Tapi dilalaikan oleh MA," ujarnya dalam program Special Report Modus Tukar Guling Kursi DPR, di Grand Studio MetroTV, Jakarta Barat, Rabu, 15 Januari 2019.
 
Menurut dia, pengajuan PAW PDI Perjuangan untuk mengganti posisi Nazarudin kepada Harun Masiku telah melewati batas kententuan yang berlaku. "Harusnya (MA) tidak bisa menerima sama sekali, diajukanya pada 8 Juli. Lewatnya jauh sekali," tuturnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


MA berdalih pasal terkait tengat waktu 30 hari itu penerapanya bersifat kasuistis, lantaran pemungutan suara pada 17 April 2019 tidak mengalami kerugian materi. Dalih tersebut bertolak belakang dengan tujuan dari uji materi yang dilakukan PDI Perjuangan.
 
"Padahal JR (judicial review) yang artinya bukan masalah perdata yang dinilai, tapi sebuah pasal-pasal pengujian," terangnya.
 
PDI Perjuangan meminta KPU menetapkan Harun Masiku sebagai pengganti Nazarudin Kiemas. Partai berlambang banteng itu mengajukan uji materi Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 ke MA. Mahkamah menetapkan partai sebagai penentu PAW.
 
Berbekal putusan MA Nomor 57 P/HUM/2019, PDI Perjuangan meminta posisi Nazarudin diberikan pada Harun. Permintaan itu ditolak KPU pada Sabtu, 31 Agustus 2019. KPU menilai Riezky Aprilia yang berhak menempati posisi yang ditinggalkan Nazarudin dan maju ke Senayan.
 
KPU berpegang pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang itu menjelaskan calon terpilih yang berhalangan tetap bisa digantikan KPU. Kursinya menjadi jatah calon suara terbanyak kedua.
 
Harun kemudian menyuap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar mengupayakan menggantikan posisi Riezky di parlemen. Perbuatan lancung keduanya terendus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wahyu kemudian tertangkap tangan pada Rabu, 8 Januari 2020.
 
Dalam operasi tangkap tangan itu, KPK menyita uang Rp400 juta dalam pecahan mata uang dola Singapura. Wahyu diduga telah menerima suap Rp200 juta.
 
Lembaga Antirasuah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini. Wahyu dan orang kepercayaannya sekaligus mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Agustiani Tio Fridelina, menjadi tersangka penerima suap.
 
Harun Masiku dan pihak swasta, Saeful, menjadi tersangka penyuap. Saeful diduga staf di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan. Seluruh tersangka sudah mendekam di tahanan KPK, kecuali Harun yang sampai saat ini masih buron.
 

(DMR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif