Eni Maulani Saragih. Foto: MI/Rommy Pujianto.
Eni Maulani Saragih. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Menteri Rini Disebut Dalam Sidang Korupsi PLTU Riau-I

Nasional Korupsi PLTU Riau-1
Damar Iradat • 22 Januari 2019 16:56
Jakarta: Terdakwa Eni Maulani Saragih menyeret Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dalam perkara suap terkait proyek PLTU Riau-I. Rini disebut berbicara dengan Setya Novanto soal proyek tersebut.
 
Hal tersebut terungkap saat kuasa hukum Eni, Rudi Alfono membacakan keterangan Eni dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Dalam keterangannya, Eni menyebut Novanto dan bos BlackGold Natural Resoursces Limited Johannes Budisutrisno Kotjo sempat meminta proyek pembangkit listrik di Pulau Jawa ke Sofyan Basir.
 
Namun, untuk proyek di Pulau Jawa sudah penuh. Eni kemudian menginformasikan hal tersebut kepada Novanto.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Menurut Setya Novanto, Iya gue udah ketemu sama Rini dan Sofyan Basir, dan menurut mereka (Rini dan Sofyan) enggak bisa, tapi kalau luar Jawa sih oke," kata Rudi saat membacakan BAP milik Eni di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Januari 2019.
 
Rudi lalu mengonfirmasi nama Rini yang dimaksud dalam percakapannya dengan Novanto. Eni dengan tegas menjawab Rini yang dimaksud adalah Rini Soemarno, Menteri BUMN.
 
"Menteri BUMN, Rini Soemarno," jawab Eni.
 
Rudi kemudian menanyakan ihwal keterkaitan Rini dalam proyek PLTU Riau-I. Menurut Eni, dalam proyek itu Rini tidak terkait langsung, namun sebagai Menteri BUMN Rini langsung membawahi PLN.
 
"Jadi nyambung antara BUMN dengan PLN. Mungkin demikian yang disampaikan Setya Novanto pada waktu itu," kata Eni.
 
Baca: Mekeng Kenalkan Eni ke Pengusaha Migas
 
Eni sebelumnya didakwa menerima suap Rp4,75 miliar dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo. Uang suap itu diberikan agar perusahaan Kotjo, Blackgold Natural Resources Limited mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau (PLTU MT Riau-I).
 
Dalam surat dakwaan, diketahui jika uang tersebut mengalir ke Munaslub Partai Golkar. Uang untuk Munaslub diminta Eni kepada Kotjo atas perintah Idrus Marham yang saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar.
 
Eni kemudian menghubungi Kotjo dan meminta uang sejumlah USD3.000.000 dan SGD400.000. Kendati begitu, Kotjo tidak langsung merespons permintaan Eni dan Idrus.
 
Eni didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12 B ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.
 

 

(FZN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif