Konferensi pers penetapan tersangka OTT Bupati Banggai Laut. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Konferensi pers penetapan tersangka OTT Bupati Banggai Laut. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

Tuntutan Tersangka Suap Bupati Banggai Laut Bisa Diperberat

Nasional Kasus Suap OTT KPK
Candra Yuri Nuralam • 05 Desember 2020 06:34
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut hukuman tersangka yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo bisa diperberat. Sebab, pemufakatan jahat berbuat rasuah ini terjadi saat Indonesia dilanda pandemi covid-19.
 
"Tentu kita akan memperhatikan soal tuntutan ini. Dengan alasan kondisi ini (pandemi), bisa kami jadikan alasan untuk memperberat tuntutan yang kami ajukan," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 4 Desember 2020.
 
KPK masih butuh menganalisa beberapa bukti lanjutan sebelum memutuskan memperberat tuntutan. Analisa dilakukan dengan meminta keterangan saksi dan tersangka yang terlibat dalam kasus ini.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


KPK tidak segan merangkum tuntutan berat jika bukti yang ditemukan cukup. Penegakan hukum bakal digencarkan tanpa pandang bulu.
 
Enam orang ditetapkan sebagai tersangka di kasus ini dengan tiga orang sebagai penerima. Tiga orang penerima suap ialah Wenny, orang kepercayaan Bupati Recky Suhartono Godiman (RSG), dan Direktur PT Raja Muda Indonesia Hengky Thiono (HTO).
 
Kemudian tiga pemberi suap yakni Komisaris PT Bangun Bangkep Persada Hedy Thiono (HDO); Direktur PT Antamusa Karyatama Mandiri Dzufri Katili (DK); dan Direktur PT Andronika Putra Delta, Andreas Hongkoriwang (AHO).
 
Baca: KPK Sita Uang Rp2 Miliar di OTT Bupati Banggai Laut
 
Penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
 
Sementara itu, pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif