Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy Pujianto.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy Pujianto.

4 Lokasi Terkait Suap Proyek Bupati Lampung Utara Digeledah

Nasional kasus suap
Fachri Audhia Hafiez • 23 November 2019 04:17
Jakarta: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah empat rumah terkait kasus dugaan suap pengurusan proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan di Kabupaten Lampung Utara. Kasus ini menjerat Bupati nonaktif Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara.
 
"Penggeledahan dilakukan sejak siang dan masih ada yang berlangsung hingga malam ini," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat, 22 November 2019.
 
Empat rumah tersebut berada di lokasi berbeda. Pertama, Rumah Benteng di Jalan Penitis Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan. Kedua, rumah di Jalan Sultan Agung Raya Way Halim Permai.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ketiga, rumah paman Bupati di Jalan Hos Cokro Aminoto, Kotabumi Tengah, Kabupaten Lampung Utara. Keempat merupakan rumah milik adik kandung Bupati Agung di Jalan Kelapa, Sepang Jaya, Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung.
 
Hasil penggeledahan ini, KPK sejumlah dokumen penting. Dokumen tersebut berisi catatan proyek di Kabupaten Lampung Utara dan dugaan aliran dana kejahatan rasuah.
 
Selain Agung, dalam perkara ini KPK juga telah menetapkan lima tersangka lainnya. Mereka diantaranya, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara, Syahbuddin; Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara, Wan Hendri; swasta Chandra Safari dan Hendra Wijaya; serta Raden Syahril selaku orang kepercayaan Agung.
 
Agung diduga menerima suap terkait proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan ‎Lampung Utara dari pihak swasta, Chandra Safari dan Hendra Wijaya Saleh. Suap itu diterima melalui Syahbuddin, Wan Hendri, dan Raden Syahril.
 
Terkait suap proyek di Dinas Perdagangan, diduga Agung menerima suap dari Hendra senilai Rp300 juta melalui Wan Hendri dan Raden Syahril. Uang diduga terkait tiga proyek di Dinas Perdagangan yakni, pembangunan pasar tradisional desa Comook Sinar Jaya, Kecamatan Muara Sungkai. Nilai proyek mencapai Rp1,073 miliar.
 
Terkait pembangunan pasar tradisional desa Karangsari kecamatan Muara Sungkai Rp1,3 miliar. Kemudian terkait konstruksi fisik pembangunan pasar Rakyat Tata Karya sebesar Rp3,6 miliar.
 
Sedangkan terkait dengan proyek di Dinas PUPR Agung telah menerima uang beberapa kali yakni sekitar bulan Juli sebesar Rp600 juta. Pada September menerima Rp50 juta, lalu pada 6 Oktober diduga menerima Rp350 juta. Total Rp1 miliar yang sudah dikantongi Agung terkait proyek di Dinas PUPR ini.
 
Agung dan Raden Syahril dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto pasal 65 ayat 1 KUHP.
 
Syahbuddin dan Wan Hendri disangkakan melanggar pasal Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
 
Chandra Safari dan Hendra Wijaya selaku penyuap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 atau huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP.
 

(AGA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif