Terdakwa kasus dugaan suap distribusi pupuk, Bowo Sidik Pangarso bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta. (Foto: ANTARA/Dhemas Reviyanto)
Terdakwa kasus dugaan suap distribusi pupuk, Bowo Sidik Pangarso bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta. (Foto: ANTARA/Dhemas Reviyanto)

Kesaksian Bowo Sidik dan Direktur HTK Diadu di KPK

Nasional kasus suap
M Sholahadhin Azhar • 22 Oktober 2019 10:14
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bowo Sidik Pangarso, terdakwa kasus dugaan gratifikasi serta suap antara pelayaran PT Pupuk Indonesia Logistik dan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK). Kesaksian Bowo akan diadu dengan Direktur PT HTK Taufik Agustono (TAG).
 
"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka TAG," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2019.
 
Taufik ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis, 17 Oktober 2019. Penetapan tersangka ini pengembangan perkara yang menjerat Bowo.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ihwal perkara ini berawal dari PT HTK yang memiliki kontrak pengangkutan dengan PT Petrokimia Gresik selama 2013-2018. Pada 2015, kontrak ini dihentikan karena membutuhkan kapal dengan kapasitas lebih besar yang tidak dimiliki oleh PT HTK.
 
Terdapat upaya agar kapal-kapal PT HTK dapat digunakan kembali untuk kepentingan distribusi pupuk. Pihak PT HTK meminta bantuan Bowo untuk memuluskan usaha tersebut.
 
Bowo kemudian melakukan pertemuan dengan Direktur Marketing PT HTK, Asty Winasti. Pertemuan itu membahas pengaturan agar PT HTK tidak kehilangan pasar penyewaan kapal.
 
Pertemuan itu kemudian dilaporkan Asty kepada Taufik. Taufik selanjutnya menggelar pertemuan dengan Bowo, termasuk Asty untuk menyepakati kelanjutan kerja sama sewa menyewa kapal yang sempat terhenti pada 2015. Pada pertemuan itu juga Bowo meminta fee.
 
Taufik selaku Direktur PT HTK akhirnya membahas permintaan Bowo dengan internal manajemen. Hasilnya, PT HTK menyanggupi permintaan fee Bowo.
 
Pada 26 Februari 2019, dilakukan perjanjian nota kesepahaman antara PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) dengan PT HTK. Salah satu materi nota kesepahaman itu adalah penyewaan jasa kapal PT Pilog kembali menggunakan kapal milik PT HTK.
 
Setelah ada nota kesepahaman, fee Bowo kemudian direalisasikan dengan catatan dituangkan dalam perjanjian PT HTK dengan PT Inersia Ampak Engineers untuk memenuhi kelengkapan administrasi pengeluaran. Bowo meminta PT HTK membayar uang muka Rp1 miliar sesuai perjanjian dalam nota kesepahaman antara PT HTK dan PT Pilog.
 
Pemberian fee itu dilakukan secara bertahap. Pada rentang waktu 1 November 2018-27 Maret 2019, diduga terjadi transaksi pembayaran fee dari PT HTK kepada Bowo. Rinciannya, USD59.587 dibayar pada 1 November 2018, USD21.327 dibayar pada 20 Desember 2018, USD7.819 dibayar pada 20 Februari 2019, dan Rp89.449.000 dibayar pada 27 Maret 2019
 
"Di PT HTK, uang-uang tersebut dikeluarkan berdasarkan memo internal yang seolah membayar transaksi perusahaan, bukan atas nama Bowo," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Kamis, 17 Oktober 2019.
 
Taufik disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif