Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy Pujianto
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy Pujianto

Penahanan Bupati Lampung Utara Diperpanjang

Nasional kasus korupsi
M Sholahadhin Azhar • 05 Desember 2019 20:10
Jakarta: Penahanan terhadap Bupati Lampung Utara nonaktif, Agung Ilmu Mangkunegara, diperpanjang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menambah masa penahanan Agung untuk 30 hari ke depan.
 
"Dimulai (Jumat) 6 Desember 2019 sampai (Sabtu) 4 Januari 2020," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis, 5 Desember 2019.
 
KPK juga memperpanjang penahanan tersangka lain, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lampung Utara Syahbuddin. Langkah ini dilakukan karena KPK masih membutuhkan keterangan dari Agung dan Syahbuddin.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia, penyidik masih memerlukan sejumlah keterangan untuk melengkapi berkas penyidikan Agung dan Syahbuddin. Untuk itu, keduanya perlu menginap lebih lama di ruang tahanan.
 
Agung ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara. Kasus ini menjerat lima tersangka lain: Kepala Dinas PUPR Lampung Utara, Syahbuddin; Kepala Dinas Perdagangan Lampung Utara, Wan Hendri; swasta Chandra Safari dan Hendra Wijaya; serta Raden Syahril selaku orang kepercayaan Agung.
 
Agung diduga menerima suap terkait proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan ‎Lampung Utara dari Chandra Safari dan Hendra Wijaya Saleh. Suap itu diterima melalui Syahbuddin, Wan Hendri, dan Raden Syahril.
 
Terkait suap proyek di Dinas Perdagangan, Agung didugamenerima suap dari Hendra senilai Rp300 juta melalui Wan Hendri dan Raden Syahril. Duit itu menyangkut pembangunan pasar tradisional Desa Comook Sinar Jaya, Muara Sungkai, dengan nilai proyek Rp1,073 miliar.
 
Selain itu, fulus terkait pembangunan pasar tradisional Desa Karangsari kecamatan Muara Sungkai senilai Rp1,3 miliar. Uang haram juga disodorkan untuk konstruksi fisik pembangunan Pasar Rakyat Tata Karya sebesar Rp3,6 miliar.
 
Terkait dengan proyek di Dinas PUPR, Agung menerima uang beberapa kali. Pada Juli 2019, dia menerima Rp600 juta. Pada September, dia mendapatkan Rp50 juta, lalu pada 6 Oktober diduga menerima Rp350 juta. Total Rp1 miliar dikantongi Agung terkait proyek di Dinas PUPR ini.
 
Agung dan Raden Syahril dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.
 
Syahbuddin dan Wan Hendri disangkakan melanggar pasal Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
 
Chandra Safari dan Hendra Wijaya selaku penyuap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 atau huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif