Plt juru bicara KPK Ali Fikri/Medcom.id/Candra.
Plt juru bicara KPK Ali Fikri/Medcom.id/Candra.

Mantan Dirjen Kemendagri Diduga 'Bergerilya' Percepat Usulan Dana PEN Koltim

Nasional KPK Kasus Suap kasus korupsi Pemberantasan Korupsi Pemulihan Ekonomi Nasional
Candra Yuri Nuralam • 20 April 2022 11:32
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah (FDPPD) Marisi Parulian pada Selasa, 19 April 2022. Dia diperiksa dalam kasus dugaan suap pengajuan pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada 2021 yang menjerat mantan Direktur Jenderal Keuangan Daerah Ardian Noervianto.
 
"Hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait mekanisme dalam pengusulan dana PEN," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu, 20 April 2022.
 
Ali enggan memerinci mekanisme pinjaman dana PEN yang diulik penyidik. KPK menduga mantan Dirjen Keuda Ardian Noervianto bergerilya mengurus usulan dana PEN di Kolaka Timur (Koltim).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Trik Mantan Dirjen Keuda Percepat Usulan Dana PEN Didalami
 
"Dan dugaan adanya percepatan pengurusan dana PEN khusus untuk Kabupaten Kolaka Timur karena atensi lebih dari tersangka MAN (Ardian Noervianto)," tutur Ali.
 
KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap pengajuan dana PEN daerah untuk Kabupaten Kolaka Timur pada 2021. Mereka ialah mantan Direktur Jenderal Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto, Bupati nonaktif Kolaka Timur Andi Merya Nur, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Laode M Syukur Akbar.
 
Andi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
Sementara itu, Ardian dan Laode disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif