Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. (Branda Antara)
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. (Branda Antara)

2 Pejabat Kemendag Diperiksa Kejagung Soal Korupsi Minyak Goreng

Nasional kasus korupsi Kementerian Perdagangan Kejaksaan Agung Korupsi Minyak Goreng
Antara • 28 April 2022 07:03
Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa dua pejabat di lingkungan Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya. Yakni BA selaku Kepala Staf Kantor Kementerian Perdagangan dan FA selaku Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Daglu) Kementerian Perdagangan.
 
"Keduanya diperiksa terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO) dan turunannya pada bulan Januari 2021-Maret 2022," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Kamis, 29 April 2022.
 
Saksi FA diketahui sebelumnya pernah diperiksa oleh jaksa penyidik pada Rabu, 20 April 2022. Bersamaan dengan pemeriksaan dua pejabat Kemendag tersebut, jaksa penyidik memeriksa satu saksi dari pihak swasta berinsiial JR selaku Direktur PT Bina Karya Prima.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara ini," ujar Ketut.
 
Dalam perkara ini, tim jaksa penyidik menetapkan empat tersangka. Yakni Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Daglu) Indrasari Wisnu Wardhana dan  Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia.
 
Baca: Korupsi Migor, Kejagung Didorong Berkomitmen Gunakan UU Tipikor
 
Selanjutnya Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group. Terakhir Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas.
 
Jaksa penyidik mempersangkakan para tersangka dengan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), kemudian Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a b e dan f Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan/atau Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 juchto Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri dan Harga Penjualan di Dalam Negeri.
 
Selanjjutnya ketentuan Bab 2 huruf a angka 1 huruf b jo bab 2 huruf c angka 4 huruf c Peraturan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02 DAGLU per 1 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kebijakan dan Pengaturan Ekspor CPO.
 
(LDS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif